RSS Feed

Infrastruktur Industri Hilir CPO Tak Siap

Posted by Flora Sawita

Senin, 1 Februari 2010 | 03:59 WIB

Medan, Kompas - Kalangan pengusaha di Sumatera Utara masih pesimistis pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah atau crude palm oil di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, dapat diselesaikan sesuai dengan rencana pada 2011. Banyak hal yang masih harus disinkronkan oleh semua pemangku kepentingan, terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam sebuah kluster industri.

Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adhyaksa di Medan, Minggu (31/1), banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Sumut masih belum menyinkronkan rencana pembangunan sarana pendukung. Dia mencontohkan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) malah belum ada rencana dalam waktu dekat membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Padahal, rencananya Pelabuhan Kuala Tanjung digunakan sebagai sarana untuk mengekspor hasil industri dari Sei Mangke.

”Beberapa hari lalu kami menggelar rapat bersama Pelindo dan mereka memang tak ada rencana dalam waktu dekat membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Pelindo masih fokus membenahi Pelabuhan Belawan. Memang ada rencana PT Kereta Api Indonesia membangun jaringan rel kereta api sepanjang 25 kilometer dari Sei Mangke menuju Kuala Tanjung. Namun, kalau pelabuhannya belum siap, ya, percuma,” kata Laksamana.

Belum lagi soal rencana lokasi kluster yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

”Justru yang saya dengar dari Bappeda Sumut, rencana pembangunan kluster ini ada di Labuhan Batu. Sementara yang di Sei Mangke ini, kan. dari pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN,” katanya.

Menurut Laksamana, sebagai wacana, pembangunan kluster industri hilir CPO cukup bagus.

”Tetapi, ada dua hal yang harus diperhatikan jika pemerintah ingin serius, yakni kluster tersebut menyediakan apa sehingga pengusaha tertarik ke sana dan yang kedua akses serta sarana transportasinya bagaimana. Infrastruktur tetap menjadi kendala,” katanya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumut Timbas Tarigan. Menurut dia, peranti lunak dan peranti keras yang diperlukan sebuah kluster industri hilir CPO di Sei Mangke belum disiapkan. Dia menyayangkan, pemerintah hanya menyiapkan areal kluster tanpa terlebih dulu menyiapkan infrastrukturnya.

”Ini, kan, enggak nyambung. Kluster direncanakan selesai tahun 2011, tetapi Pelabuhan Kuala Tanjung baru selesai paling cepat tahun 2015. Persoalan izin juga belum jelas. Apa kemudahan izin yang ditawarkan pemerintah. Skema kemudahan pajak, seperti tax holiday, juga enggak ada. Bagaimana pengusaha mau tertarik kalau pemerintah masih belum menyiapkan software dan hardware kluster industri ini,” katanya. (BIL)

Empat Perusahaan Ajukan Sertifikasi RSPO

Posted by Flora Sawita

Senin, 1 Februari 2010 | 08:22 WIB

Medan, Kompas - Sedikitnya lima perusahaan pengelolaan kelapa sawit di Sumatera Utara mengajukan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau sertifikasi minyak sawit lestari. Pihak konsultan menyatakan, problem utama yang paling banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang mengajukan sertifikasi adalah masalah sosial, terutama konflik status kepemilikan lahan.

Konsultan dari PT TUV Internasional Indonesia, Dian S Soeminta, di Medan, Sabtu (30/1), mengatakan, empat perusahaan di Sumut yang masih menunggu turunnya sertifikat dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menjadi dampingan mereka adalah PTPN III Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangke, PT BSP Tbk Kisaran, PT Perkebunan Milano, dan yang terakhir adalah PT First Mujur Plantation & Industry. Sementara di Kalimantan adalah PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group).

Dian mengatakan, pihaknya diminta menjadi konsultan PT First Mujur Plantation sejak tahun lalu. Saat itu konsultan menemukan baru 60 persen dari 139 indikator sertifikasi RSPO. Namun, belakangan perusahaan terus melakukan perbaikan sehingga 39 indikator utama yang bisa menghambat penerimaan sertifikasi tak ditemukan lagi oleh pihak konsultan. ”Ada temuan minor, tetapi bisa diperbaiki,” tutur Dian.

Sebagai salah satu lembaga sertifikasi di Indonesia, kata Dian, pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Board of RSPO. PT TUV sendiri sampai saat ini sudah memberikan rekomendasi pada lima perusahaan, tetapi belum ada jawaban dari Board of RSPO. Sementara yang masih dalam penanganan ada tujuh perusahaan.

Dian mengatakan, sertifikat itu sewaktu-waktu bisa dicabut jika ditemukan ada penyelewengan dari 139 indikator yang sudah ditentukan. Menurut Dian, kebanyakan perusahaan yang ia nilai secara ekonomi memenuhi kriteria, tetapi terhambat dalam aspek-aspek sosial. (WSI)

MEMBELI KECAMBAH ATAU BIBIT SAWIT, YA ?

Posted by Flora Sawita Labels: , ,

Kami sering mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan pengunjung perihal pembelian benih kelapa sawit.

“ Apakah kami sebaiknya membeli kecambah atau bibit?”

Tentunya jawaban berbeda-beda terkait banyak hal.

Nah, sebenarnya apakah untung ruginya membeli kecambah atau bibit? Tentu saya perlu menjelaskan perbedaan pembelian dalam bentuk kecambah dengan bibit.

Jika konsumen membeli dalam bentuk kecambah maka ia akan menerima bahan tanaman berbentuk biji yang sudah mengeluarkan tunas atau akar. Selanjutnya ia harus melakukan lagi pembibitan 9 s.d 12 bulan.

Jika membeli bibit, maka konsumen akan memperoleh tanaman dalam polibeg yang sudah siap ditanam di lapangan. Tentunya, tanpa perlu dibibitkan lagi.

Dari informasi di atas keuntungannya jelas. Jika membeli bibit maka konsumen bisa langsung memindahkan ke kebun, tidak perlu melakukan pembibitan selama 9 s.d 12 bulan yang dipastikan memakan biaya yang tidak kecil.

Namun pembelian bibit memiliki beberapa kekurangan dibandingkan membeli dalam bentuk kecambah. Tentu pertama adalah soal harga.

Bibit dari penangkar pewaralaba biasanya biasanya dijual seharga Rp. 25. 000 s.d Rp. 30.000.-/batang (harga ini sewaktu-waktu bisa berubah). Jadi misalnya saja calon konsumen membutuhkan 1000 batang, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 25.000,-.

Pembelian bibit idealnya pada penangkar yang dekat dengan lokasi pertanaman. Jika terlalu jauh maka ongkos pengiriman akan semakin mahal dan resiko kerusakan bibit juga semakin besar.

Bagaimana dengan kecambah? Sudah dipastikan harga kecambah jauh lebih murah dari bibit kelapa sawit.

Kecambah kelapa sawit hanya dapat diperoleh dari sumber benih yang ditetapkan pemerintah yang saat ini berjumlah 8 produsen (lihat daftarnya diblog ini). Harganya jauh lebih murah yakni berkisar Rp 6.500 s.d 12.000/kecambah (harga ini sewaktu-waktu bisa berubah).

Pembelian dalam bentuk kecambah dimungkinkan untuk penanaman di daerah yang jauh dari lokasi sumber benih. Misalnya saja benih PT. Bakti Tani Nusantara, tersebar hingga ke wilayah Kalimantan meskipun seed processing berada di Batam. Disamping itu tidak seluruh sumber benih membina kerjasama waralaba dengan penangkar.

Artinya konsumen hanya bisa mendapatkan bibit dengan jenis varietas yang dimiliki oleh PT Bakti Tani Nusantara dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang memang menjalin kerjasama waralaba dengan penangkar. Sedangkan bahan tanaman dari sumber benih lain seperti PT. Lonsum, PT. Socfindo dsb hanya dapat diperoleh dalam bentuk kecambah.

Hanya saja pembelian dalam bentuk kecambah, konsumen masih harus melakukan pembibitan hingga 9 sampai dengan 12 bulan. Dan dalam proses ini bisa jadi tidak seluruh kecambah yang tubuh menjadi bibit yang sehat. Jika tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat bisa jadi hanya 60 persen kecambah yang tumbuh menjadi tanaman siap dipindahkan ke perkebunan.

Jika demikian pertanyaan selanjutnya kapan konsumen memilih untuk membeli kecambah dan kapan membeli bibit?

Untuk konsumen yang memiliki dana yang cukup, dan tidak ingin mengambil resiko kehilangan tanaman pada waktu pembibitan. Dan pada saat yang sama terdapat penangkar yang dekat dengan kebun pertanaman, maka bibit adalah pilihan yang masuk akal.

Namun jika konsumen tidak memiliki dana yang mencukupi dan tidak terdapat penangkar di lokasi kebun. atau ingin mendapatkan varietas-varietas milik sumber benih di luar PT. BTN atau PPKS maka kecambah adalah pilihan yang tepat.

MEMBELI KECAMBAH ATAU BIBIT SAWIT, YA ?

Posted by Flora Sawita Labels: , ,

Kami sering mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan pengunjung perihal pembelian benih kelapa sawit.

“ Apakah kami sebaiknya membeli kecambah atau bibit?”

Tentunya jawaban berbeda-beda terkait banyak hal.

Nah, sebenarnya apakah untung ruginya membeli kecambah atau bibit? Tentu saya perlu menjelaskan perbedaan pembelian dalam bentuk kecambah dengan bibit.

Jika konsumen membeli dalam bentuk kecambah maka ia akan menerima bahan tanaman berbentuk biji yang sudah mengeluarkan tunas atau akar. Selanjutnya ia harus melakukan lagi pembibitan 9 s.d 12 bulan.

Jika membeli bibit, maka konsumen akan memperoleh tanaman dalam polibeg yang sudah siap ditanam di lapangan. Tentunya, tanpa perlu dibibitkan lagi.

Dari informasi di atas keuntungannya jelas. Jika membeli bibit maka konsumen bisa langsung memindahkan ke kebun, tidak perlu melakukan pembibitan selama 9 s.d 12 bulan yang dipastikan memakan biaya yang tidak kecil.

Namun pembelian bibit memiliki beberapa kekurangan dibandingkan membeli dalam bentuk kecambah. Tentu pertama adalah soal harga.

Bibit dari penangkar pewaralaba biasanya biasanya dijual seharga Rp. 25. 000 s.d Rp. 30.000.-/batang (harga ini sewaktu-waktu bisa berubah). Jadi misalnya saja calon konsumen membutuhkan 1000 batang, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 25.000,-.

Pembelian bibit idealnya pada penangkar yang dekat dengan lokasi pertanaman. Jika terlalu jauh maka ongkos pengiriman akan semakin mahal dan resiko kerusakan bibit juga semakin besar.

Bagaimana dengan kecambah? Sudah dipastikan harga kecambah jauh lebih murah dari bibit kelapa sawit.

Kecambah kelapa sawit hanya dapat diperoleh dari sumber benih yang ditetapkan pemerintah yang saat ini berjumlah 8 produsen (lihat daftarnya diblog ini). Harganya jauh lebih murah yakni berkisar Rp 6.500 s.d 12.000/kecambah (harga ini sewaktu-waktu bisa berubah).

Pembelian dalam bentuk kecambah dimungkinkan untuk penanaman di daerah yang jauh dari lokasi sumber benih. Misalnya saja benih PT. Bakti Tani Nusantara, tersebar hingga ke wilayah Kalimantan meskipun seed processing berada di Batam. Disamping itu tidak seluruh sumber benih membina kerjasama waralaba dengan penangkar.

Artinya konsumen hanya bisa mendapatkan bibit dengan jenis varietas yang dimiliki oleh PT Bakti Tani Nusantara dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang memang menjalin kerjasama waralaba dengan penangkar. Sedangkan bahan tanaman dari sumber benih lain seperti PT. Lonsum, PT. Socfindo dsb hanya dapat diperoleh dalam bentuk kecambah.

Hanya saja pembelian dalam bentuk kecambah, konsumen masih harus melakukan pembibitan hingga 9 sampai dengan 12 bulan. Dan dalam proses ini bisa jadi tidak seluruh kecambah yang tubuh menjadi bibit yang sehat. Jika tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat bisa jadi hanya 60 persen kecambah yang tumbuh menjadi tanaman siap dipindahkan ke perkebunan.

Jika demikian pertanyaan selanjutnya kapan konsumen memilih untuk membeli kecambah dan kapan membeli bibit?

Untuk konsumen yang memiliki dana yang cukup, dan tidak ingin mengambil resiko kehilangan tanaman pada waktu pembibitan. Dan pada saat yang sama terdapat penangkar yang dekat dengan kebun pertanaman, maka bibit adalah pilihan yang masuk akal.

Namun jika konsumen tidak memiliki dana yang mencukupi dan tidak terdapat penangkar di lokasi kebun. atau ingin mendapatkan varietas-varietas milik sumber benih di luar PT. BTN atau PPKS maka kecambah adalah pilihan yang tepat.

Portland's Bamboo Sushi Deemed "Most Sustainable" Sushi In U.S.

Posted by Flora Sawita



In a recent survey by online restaurant guide Fish2Fork, Portland, Oregon's own Bamboo Sushi was shown to represent the most sustainable sushi venue in the U.S. of the 50 restaurants surveyed so far. Fish2Fork is dedicated to providing the public with the necessary information to dine responsibly. For more information check out Fish2Fork online.

Join us on FaceBook!

-Eli Hopkins

America Pushes for Bluefin Recovery

Posted by Flora Sawita

In an attempt to help the dwindling population of Atlantic and Mediterranean Bluefin tuna, America has begun to actively support reducing the annual Bluefin catches to 15,000 tons. This is a reduction by over half as the annual catch four years previously has been 32,000 tons. In the referenced article, Commerce Secretary Carlos Gutierrez states, “The United States wants to manage commercial tuna fishing in an environmentally sound way. We want to limit harvests to sustainable levels to ensure the future of tuna stocks and the fishermen who depend on them. We will continue to work with the world's fishing community towards these goals."



The current problem is that other nations, who also fish for Bluefin, are not committed to the act of recovery and are ignoring the scientific evidence that is showing that the species will be close to extinction if overfishing continues. Until there is a world wide agreement on limits and additional measures taken in implementation, monitoring and control, we will continue to see the Bluefin population levels drop.



For the full article, please visit the following link:

http://www.aquanet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1078&Itemid=2



-Kyle Laszlo

Efforts to save Bluefin tuna face challenges

Posted by Flora Sawita




Bluefin tuna has proven to be a very popular fish in many aspects of the fishing industry. It’s popularity has proven to be a danger to its species as it closes to its final fate of extinction. Many fishing countries around the world can benefit from the profits in fishing this species. Having its extinction coming closer and closer some efforts have been made to farm-breed these fish, the effort has not been without some setbacks and surprises. These efforts have proven to be successful to a point at a very slow pace, yet fruitful outcomes give hope for the future.
Yoshifumi Sawada is a biologist in Japan’s Kinki University, he comments the bluefin’s eccentric habits have made them easy prey for fishers. As the demand for their meat in sushi and sashimi has risen so has the frequency of fishing for young bluefins. Due to the origin of these traditional dishes Japan initiated a program in the 1970’s to farm-breed the bluefin tuna. Early studies and trials seemed to be fruitless due to the bluefin’s size and eating habits. The bluefin tuna is considered to be one of the ocean’s largest predators. Before overfishing took place, their normal size and weight was 4 meters long and weighing half a ton. Bluefin tuna is also an animal similar to sharks, where they must move continuously to force water over their gills. This also proved to be an issue as this required much larger tanks than the usual fish-farming species. It took a group of biologists form Kinday, a part of the Kinki University, 4 years to learn how to maintain the bluefin tuna in a relatively large enclosed space without having them suffer from the lack of space.
All of these efforts also take their toll in the pocketbooks of universities and conservationist teams. The estimated annual budget of the Kindai group added to be about 25$ million. This gave some urgency to the success of the program. After much persistence in 1995 the program was able to spawn six fish that survived through adulthood. This meant that the bluefin’s lifecycle was completed and farm-breeding this species was becoming a reality. Their goal now is to be able to raise the tuna from eggs and release once reached maturity. According to the Kindai group, there still needs to be many issues resolved before they can start releasing tuna into the wild and impact natural populations.

To learn more about the Kindai group and their work visit:

http://ccpc01.cc.kindai.ac.jp/english/e_r/Fish.htm

To learn more about bluefin tuna go to:

http://marinebio.org/species.asp?id=236

-Gonzalo Romero

Experienced

Posted by Flora Sawita

Maybe this is experienced by many children under the age of 7 years, which is difficult to eat or eat a little enthusiasm, because at this age a child would rather play than eat, even children can forget the time when you're busy playing. I also experienced this, what my mom did? he gave me fishoil. When I asked why I had to drink it, she said let's appetite increases (my body was still thin).

Fish oil It was shown to increase appetite, after I drank my dinner again increased morale, and sometimes eat up to 4 times. After 2 to three months are always the desire to eat will come back again, that's when we drink fishoil back. So drink fishoil not just once but it takes some time until we wake up your appetite.
Fish oil but can also be used for adults, to increase the desire to eat more and also keep the body's metabolism. If you've eaten too much, instead of our parents are anxious .... Understandably eat increases ... inventory should also be added.

Are Newer Fishing Methods, Better Fishing Methods?

Posted by Flora Sawita


In a report by 60 Minutes titled “King of Sushi,” Bob Simon talks about the struggles bluefin tuna face as new technologies speed up their depletion. First of all, overfishing is a massive problem throughout the world and not just for bluefin tuna. According to an article posted on Grinning Planet’s website “global stocks of most fish are stretched to their limits. Nearly a quarter of commercial species have already been over-exploited, with a total 70% of species now being fished close to, at, or beyond their capacity.”

For the bluefin, new technologies in fishing and preservation allow them to be sold for as little as 50 cents a plate. As Bob Simon reports, huge freezers make the highly prized fish a commodity that has “little or no expiration date.” Modern, industrial vessels known as purse seiners compound the problem by allowing enormous amounts to be caught at once, some 3000 bluefin at one time according to “King of Sushi.” An amazing industrial triumph on one hand, but if too many are caught at once, the tuna will only face extinction faster. How we fish is something to take into consideration. Hi-tech methods of fishing have brought on higher yields and efficiency, but that only hurts the tuna more, not to mention oceanic life as a whole.


For the link to “King of Sushi” by 60 Minutes, click on:

http://www.cbsnews.com/stories/2008/01/11/60minutes/main3700644.shtml

Below is also a link to Grinning Planet, which has a great article about overfishing and what you can do to help:

http://www.grinningplanet.com/2005/06-07/overfishing-article.htm

Alternatives To Tuna: Dining With Discernment

Posted by Flora Sawita


For many people who aren't either an active participant in wildlife conservation, or an active participant in commercial fishing, the debate over rapidly declining Tuna populations may seem merely academic, or to the more irreverent members of society maybe even arbitrary. It is important for those committed to Tuna conservation to make the argument real and corporeal to those who are only tangentially involved. To make a convincing case to those whose involvement with fish is only as a diner, it is necessary to first provide suitable alternatives. Thanks to FishOnline, we have a list of 35 delicious and responsible alternatives to Tuna and other endangered species. By stressing the practical potential of alternative dining, we can gain yardage against those whose culinary preferences outweigh their sense of environmental responsibility.

1. Abalone (farmed only)
2. Alaska or walleye pollock (MSC certified)
3. Bib or pouting
4. Black bream or porgy or seabream (from Cornwall and NW and N Wales)
5. Clam, American hardshell (from hand-gathered farmed sources only)
6. Clam, carpet shell (hand-gathered only)
7. Cockle (MSC certified from Bury Inlet, SW Wales)
8. Cod, Pacific (MSC certified)
9. Coley or saithe (from NE Arctic and combined N Sea stock)
10. Dab
11. Dover sole (MSC certified from Eastern Channel)
12. Flounder (from Cornwall and NW and N Wales)
13. Gurnard (grey and red)
14. Lemon sole (otter trawl or seine net caught)
15. Lobster, Mexican Baja California red rock (MSC certified)
16. Lobster, Western Australian rock (MSC certified)
17. Lythe or pollack (line caught and tagged from Cornwall))
18. Mackerel (MSC certified from Cornwall))
19. Mahi Mahi (handline caught from targeted fisheries only)
20. Mussel (sustainably harvested or farmed e.g. rope grown))
21. Oyster (native & Pacific, sustainably farmed)
22. Pilchard or sardine, European (traditionally harvested from Cornwall)
23. Red mullet (not from Mediterranean)
24. Salmon, Atlantic (Organically farmed)
25. Salmon, Pacific (MSC certified from Alaska)
26. Scallop (sustainably harvested e.g. dive-caught)
27. Scampi or Dublin Bay prawn (MSC certified from Loch Torridon, or pot-caught from West of Scotland)
28. Seabass (line-caught and tagged from Cornwall)
29. Snapper, Red or Crimson
30. Spider crab (pot caught only)
31. Tilapia (sustainably farmed)
32. Trout (brown or sea and rainbow, Organically farmed)
33. Tuna, albacore (pole and line, handline or troll-caught from S Pacific or S Atlantic)
34. Tuna, skipjack (pole and line or handline-caught from Pacific (western & central) or Maldives)
35. Winkle (sustainably harvested e g. hand picked)


-Eli Hopkins

Akhir Januari, Ditetapkan Cluster Industri Sawit di Riau

Posted by Flora Sawita Labels:

13 Januari 2010
 
PEKANBARU (RP)-Jika tidak ada perubahan, 31 Januari 2010 mendatang, pemerintah mencanangkan penetapan lokasi pembangunan cluster (pengelompokan) industri sawit yang terletak di tiga provinsi. Tiga daerah itu ada di Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Herliyan Saleh menyebutkan, setelah dicanangkan, maka dalam waktu lima tahun, cluster industri sawit sudah berproduksi. Jadi, tahun 2015 mendatang cluster industri sawit itu sudah bisa memenuhi keperluan dalam negeri dan ekspor.

Untuk di Riau, ujar Herlian, lokasi tak ada permasalahan. Sebab tujuan utamanya adalah menetapkan di Riau menjadi salah satu tempat cluster industri sawit. Jadi bisa saja ditetapkan di Kuala Enok, Buton dan juga Dumai. Jika dilihat dari infrastruktur Dumai memang lebih siap.

‘’Berdasarkan penyampaian pusat kepada saya, untuk pencanangan daerah cluster Industri Sawit dilaksanakan 31 Januari 2010 mendatang,’’ kata Herlian kepada Riau Pos, Selasa (12/1).

Dalam pencanangan ini nantinya, pusat langsung menetapkan di mana saja lokasi pembangunan cluster industri sawit di Riau. Soal lokasinya pusat yang menetapkan, karena itu wewenang pusat. Riau sudah mengusulkan tiga lokasi strategis, yakni Dumai, Kuala Enok dan Tanjung Buton. Tapi dari usulan tersebut, kata Herlian, Pemprov Riau tidak menegaskan lokasi mana yang lebih prioritas. ‘’Hanya saja dari segi kesiapan infrastruktur, Dumai memiliki kelebihan dan kesiapan infrastruktur dibandingkan dua daerah lain itu,’’ lanjut Herliyan Saleh.

Daerah cluster industri sawit nantinya, menurut Herliyan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menyiapkan masterplan cluster industri. Setelah dibuat masterplan, baru bisa dilihat berapa investasi, produk turunan yang dibuat serta tenaga kerja yang dibutuhkan.

‘’Saat ini kita belum punya masterplan. Setelah ada keputusan resmi nantinya baru kita buat. Sebab kita sudah tetapkan anggaran masterplan dalam APBD tahun 2010 ini. Untuk rencana awal, diperkirakan produksi sawit yang dilakukan mencapai 7-9 produk turunan,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk investasi, diperkirakan untuk satu produk industri saja akan menyedot investasi sekitar Rp10 triliun, sedangkan untuk jumlah tenaga kerja masih belum ada gambaran.

Dijelaskannya, produk turunan kelapa sawit, yang selama ini hanya CPO, ke depan akan diolah menjadi minyak goreng, sabun, margarin dan produk turunan lainnya. Produk itu untuk keperluan dalam negeri dan bisa diekspor. ‘’Jadi yang biasanya kita ekspor CPO, tapi ke depan bisa menekan ekspor CPO hingga 50 persen jika saja industri produk turunnan kelapa sawit dilaksanakan,’’ tegasnya.

Satu Tahun Ekspor 6,1 Juta Ton CPO
Di Riau saat ini sudah menjadi daerah pengekspor terbesar CPO. Pasalnya dari ekspor Nasional Riau melakukan ekspor CPO sebesar 40 persen jika dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan data yang ada, dalam satu tahun Riau mengekspor sebesar 6,1 juta ton CPO ke luar negeri.

Berdasarkan data 2007, Riau sanggup memproduksi sekitar 5,1 juta ton CPO setiap tahun. ‘’Saat sekarang ekspor CPO dari Riau bisa mencapai 6,1 juta ton, termasuk tambahan produksi dari daerah lain, salah satunya Sumatera Utara (Sumut),’’ jelas Herliyan Saleh.

Kemudian ia mengatakan, total produksi ekspor CPO dari pelabuhan di Riau itu persentasenya bisa mencapai 40 persen, dari total ekspor CPO Indonesia ke luar negeri.

Maka dari itu, kata Herliyan dengan berjalannya kegiatan cluster industri sawit, akan memberikan dampak perekonomian Riau lebih meningkat. Bahkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.(esi/yon/zar/ksm)

50 Persen Produksi Sawit Riau untuk Klaster Industri Hilir

Posted by Flora Sawita Labels:

Jum’at, 29 Januari 2010 14:20

Keberadaan dua lokasi klaster industri hilir pertanian di Riau akan membawa dampak positif berupa kompetitifnya harga produk perkebunan. 


Riauterkini-PEKANBARU- Penetapan Kuala Enok, Indragiri Hilir dan Dumai sebagai lokasi klater industri hilir pertanian diprediksi akan membawa angina segar bagi sektor perkebunan, terutama pada aspek kompentitifnya harga. Diperkirakan, 50 persen produk kelapa sawit Riau nantinya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster. Sementara sisanya, baru dikirim ke luar negeri sebagai ekspor.

“Kalau klaster ini nanti sudah berjalan, maka sekitar 50 persen produk kelapa sawit kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster, baru sisanya diekspor,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Herliyan Saleh kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/1/10).

Kebutuhan bahan baku klaster industri hilir akan menyebabkan harga kelapa sawit di Riau sangat kopentitif dan stabil. Jika selama ini terjadi fluktuatif, dan cenderung tidak stabil, maka ke depan harga kelapa sawit akan sangat kopentitif.

Lebih lanjut Herlian menjelaskan, bahwa saat ini telah dibentuk tim yang bertugas menyusun master plan pembangunan klaster industri hilir. “Kosentrasi saat ini pada penyusunan master plan pembangunan klaster industri hilir,” jelasnya.

Master plan tersebut berguna untuk acuan pembangunan dan pengembangan klaster. Diharapkan dalam waktu beberapa bulan ke depan master plan tersebut sudah selesai.***(mad)

Announcement: Please be informed that BMDB will be closed on Monday, 1st Feb 2010 (Monday) in conjuction with Federal Territory Day

Posted by Flora Sawita

Breaking News-RTRS-Malaysia may delay palm-biofuel mandate -report

Posted by Flora Sawita Labels:

KUALA LUMPUR, Jan 29 (Reuters) - Malaysia, the world's No. 2 palm oil producer, may delay a mandate for blending palm oil-based biofuel with petroleum diesel to next year due to cost concerns, the Star newspaper reported on Friday.
The government has not implemented the biofuel mandate as it struggles to find a willing party to absorb the extra costs arising from the palm oil biofuel blend, the newspaper cited Commodities Minister Bernard Dompok as saying.

Breaking News-RTRS-UPDATE 1-Argentine soy crop on track for record 51 mln T

Posted by Flora Sawita Labels:

BUENOS AIRES, Jan 28 (Reuters) - Argentina's 2009/10 soy output is set to rise almost 60 percent from last year's drought-hit harvest to a record 51 million tonnes, Buenos Aires Grains Exchange said Thursday.

Brreaking News-RTRS-China swaps two U.S. soy cargoes, one cargo held

Posted by Flora Sawita Labels:

BEIJING, Jan 28 (Reuters) - Chinese buyers who earlier booked U.S. soy cargoes have swapped them for South American ones while the Chinese quarantine authority is holding one U.S. soy cargo at Ningbo port due to quality concerns, traders said on Thursday.

Trader's Highlight

Posted by Flora Sawita Labels:

DJI-NEW YORK, Jan 28 (Reuters) - U.S. stocks dropped on Thursday as poor outlooks from Motorola and Qualcomm dented optimism in the technology sector while worries about Greece's fiscal health dragged on sentiment.

Qualcomm Inc shares tumbled 14.2 percent to $40.48 and Motorola Inc slid 12.4 percent to $6.48 after both companies' earnings and outlooks fell short of expectations.

NYMEX-NEW YORK, Jan 28 (Reuters) - U.S. crude futures ended lower for the third consecutive session on Thursday, pressured by sliding equities and persistent demand worries. U.S. stocks fell on lean profit growth outlooks for two bellwether technology shares and jitters over a global economic recovery.

On the New York Mercantile Exchange, March crude settled down 3 cents, or 0.04 percent, at $73.64 a barrel, trading from $72.93 to $74.49.

CBOT-CHICAGO, Jan 28 (Reuters) - Chicago Board of Trade grains and soy complex close on Thursday.

CBOT-SOYBEANS - March up 2-3/4 cents at $9.31-3/4 bushel. Ends firm on short-covering bounce after the fall on Wednesday to a 3-1/2 month low.

CBOT-SOYOIL - March down 0.17 cent at 36.15 cents per lb. Pressured by weak tone in crude oil.

FCPO-JAKARTA, Jan 28 (Reuters) - Malaysian crude palm oil futures rose 0.9 percent on Thursday along with other markets after U.S. President Barack Obama's promises to boost U.S. jobs and the economy.
However, the combination of ample global vegetable oils supplies and slowing demand may keep a lid on prices and prevent further gains, they said.

REGIONAL EQUITIES-BANGKOK, Jan 28 (Reuters) - Stock markets in Singapore and Indonesia gained about 2 percent on Thursday as positive news from the United States lifted the mood and investors turned their attention to quarterly results.

Sentiment in financial stocks improved after U.S. President Barack Obama toned down his rhetoric against big U.S. banks and confidence was helped by the U.S. Federal Reserve's pledge to keep interest rates near zero for "an extended period".

Singapore's Straits Times Index <.FTSTI> closed up 1.9 percent, after falling for six days to its lowest since Nov. 13. Top lender DBS Group Holdings rose 2.3 percent while commodity share Olam International was up 3.4 percent.

Malaysia <.KLSE> and Thailand <.SETI> lost early gains and closed down 0.1 percent. The Philippines <.PSI> rose 1.4 percent but Vietnam <.VNI> fell for a second day, losing 1 percent.

FCPO Daily: Remains sideways to lower

Posted by Flora Sawita Labels:


Market recouped its earlier losses to fully cover the upside gap left over at 2458-2460. However, more strength is still needed in order to change the immediate daily technical landscape from negative to positive. As for now, we continue to look for the immediate support at 2393 followed by 2370-2360. While, upside resistance is pegged 2490-2500 followed by 2520.

FKLI Daily: remains Weak

Posted by Flora Sawita Labels:


Overall momentum remains weak despite market rebounded a little. Market looks may continue to move bias downside potential in near term. We continue to look for the resistance and support at 1280-1285 and 1260-1250 levels respeactively.

DJI Daily: Looking support at 10,000

Posted by Flora Sawita Labels:


Market is getting closer to the underline support at 10,000 mark. Violation of it may provide more room to bias downside potential in near term market. Next support will be looking at 9930-9850. While, upside resistance is pegged at 10280-10360 levels.

The Politics of Extinction

Posted by Flora Sawita


In light of dwindling Bluefin Tuna populations it would seem to be an obvious issue to raise at the upcoming Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), which meets in March. Unfortunately it appears as though the European Union has preemptively removed the issue from the convention's agenda owing to pressure by fisherman of France, Malta, Italy, and Greece, some of whom have promised to block port access if their demands are not met. Sound like a bizarre heist film? In a way it is. Stepping in as the "heroes" are the members of conservationist group Sea Shepherd, who plan begin intercepting tuna poachers after the end of whaling season.
For more information read the article appearing on the Sea Shepherd website.

-Eli Hopkins

Do three errors mean breaking point for IPCC?

Posted by Flora Sawita

I chanced upon an interesting commentary by a journalist from China named Li Xing. The original piece is published in the China Daily website.

Although this commentary does not mention palm oil, it questions the United Nations IPCC's credibility. The Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) had, on many instances, relied heavily on "evidence" in reports by pressure groups like Greenpeace and WWF-Europe that blame oil palm planting for deforestation and global warming.

When it was awarded a share of the Nobel Peace Prize in October 2007, IPCC may well have been one of the most respected organisations in the world. Well, that was in 2007. With the recent spate of "Climategate", "Glaciergate" and "Amazongate" exposé, many people are starting to think twice.

Today, Gene J. Koprowski of FoxNews.com reported that in the Fourth Assessment Report (AR4), issued in 2007 by the United Nations IPCC, scientists wrote that 40 per cent of the Amazon rainforest in South America was endangered by global warming.

But that assertion was discredited this week when it emerged that the findings were based on numbers from a study by the World Wildlife Fund for Nature (WWF) that had nothing to do with the issue of global warming -- and that was written by activists.

The IPCC report states that "up to 40 per cent of the Amazon forests could react drastically to even a slight reduction in precipitation" -- highlighting the threat climate change poses to the Earth. The report goes on to say that "it is more probable that forests will be replaced by ecosystems ... such as tropical savannas."

But it has now been revealed that the claim in AR4 was based on "a WWF study" by Rowell, A. and P.F. Moore, 2000: Global Review of Forest Fires. WWF/IUCN, Gland, Switzerland, 66 pp. This paper, carried out in conjunction with the IUCN – International Union for Conservation of Nature, barely related to the Amazon rainforest that was written "to secure essential policy reform at national and international level to provide a legislative and economic base for controlling harmful anthropogenic forest fires."

Who are the authors of the WWF report?
Dr Peter Moore is the coordinator of the WWF and IUCN Project FireFight South-East, Asia, Bogor, Indonesia. He works for both organisations. His comments on the Amazon rainforests are interesting, as he is by no means an Amazon specialist – or even a climate specialist. Andrew Rowell, a freelance journalist who writes occasionally for The Guardian and The Independent, has worked for Greenpeace, Friends of the Earth and anti-smoking organisations.

EUreferendum was the first to uncover that the IPCC made false predictions on the Amazon rainforests, referenced to a non peer-reviewed paper produced by an advocacy group working with the WWF.

The reference to the Amazon rainforest can be found in Chapter 13 of the IPCC Working Group II report, the same section of AR4 in which claims are made that the Himalayan glaciers are rapidly melting because of global warming.

How closely was the IPCC’s 2007 report verified? Why did it include such wild scare-claims, many based on unchecked statements by activist groups?

"If it is true that IPCC has indeed faked numbers regarding the Amazon, or used unsubstantiated facts, then it is the third nail in the IPCC coffin in less than three months," Andrew Wheeler, former staff director for the U.S. Senate's Environment and Public Works Committee, told FoxNews.com.

"For years, we have been told that the IPCC peer review process is the gold standard in scientific review. It now appears it is more of a fool's gold process."

Wheeler, who is now a senior vice president with B&D Consulting's Energy, Climate and Environment Practice in Washington, said the latest scandal calls into question the "entire underpinnings" of the IPCC's assessment and peer review process.

On 31st January, Jonathan Leake of the UK's TimesOnline in his article titled "UN climate panel shamed by bogus rainforest claim" reported that environmental pressure group WWF announced it will launch an internal inquiry into the year 2000 study.

The reporter interviewed Simon Lewis, a Royal Society research fellow at Leeds University who specialises in tropical forest ecology. Lewis described the section of Rowell and Moore’s report predicting the potential destruction of large swathes of rainforest as a mess.

“The Nature paper is about the interactions of logging damage, fire and periodic droughts, all extremely important in understanding the vulnerability of Amazon forest to drought, but is not related to the vulnerability of these forests to reductions in rainfall,” Lewis said. “In my opinion the Rowell and Moore report should not have been cited; it contains no primary research data,” he added.

WWF said it prided itself on the accuracy of its reports and was investigating the latest concerns. “We have a team of people looking at this internationally,” said Keith Allott, its climate change campaigner.

Scientists such as Lewis are demanding that the IPCC ban the use of reports from pressure groups. They fear that environmental campaign groups are bound to cherry-pick the scientific literature that confirms their beliefs and ignore the rest. It was exactly this process that lay behind the bogus claim that the Himalayan glaciers were likely to melt by 2035 — a suggestion that got into another WWF report and was then used by the IPCC.

Georg Kaser, a glaciologist who was a lead author on the last IPCC report, said: “Groups like WWF are not scientists and they are not professionally trained to manage data. They may have good intentions but it opens the way to mistakes.”
-----------------------------------------------

By Li Xing of China Daily
While covering the United Nations Climate Change Conference in Copenhagen, I took a morning away from the main venue to attend a forum of "climate skeptics". The speakers presented political, economic, and scientific analyses to counter the series of assessments by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

A few of the skeptics went so far as to suggest that the current international drive to tackle global warming would eventually lead the world into some kind of "energy tyranny". One even showed a video clip of how "energy police" would invade private homes in the American suburbs, unplugging and removing the owners' microwave ovens, television sets, and other appliances.

I left the forum before the morning session ended. I felt that most of the speakers were too emotional and politically charged to be considered objective. But I was impressed by the presentation of Dr Fred Singer, an atmospheric physicist and founding director of the US Weather Satellite Service, who challenged the IPCC findings with his research data.

In the next few days, I talked with several scientists, including IPCC chairman Dr Rajendra Pachauri, and asked them about Singer's data.

All of these scientists brushed aside Singer's arguments, saying that the IPCC's primary finding is indisputable: "Warming in the climate system is unequivocal".

I believed the IPCC reports, which summarize the research of some 4,000 scientists, but I had some serious reservations. For one thing, the IPCC reports contained very little data from Chinese researchers. I was told the IPCC refused to consider Chinese data because the Chinese research was not peer-reviewed.

China is not a small country. Its landmass spans several climate zones and includes the roof of the world. I have to wonder how data from China would affect the IPCC's findings. Several Chinese scientists who have gone over the IPCC report believe that the IPCC may have overstated the link between global temperature and carbon dioxide in the atmosphere.

In a paper published in the December issue of the Chinese language Earth Science magazine, Ding Zhongli, an established environmental scientist, stated that the current temperatures on earth look normal if global climate changes over the past 10,000 years are considered.

Ding's paper highlighted the fact that in its policy suggestions, the IPCC offered solutions that would give people in rich countries the right to emit a much higher level of greenhouse gas per capita than people in developing countries. It in effect set limits on the economic growth of developing countries, which will result in furthering the gap between rich and poor countries."

A series of "climategate" scandals now add more reason to give the IPCC research closer scrutiny. In November 2009, hackers revealed that some scientists had favored data which supports the case for "global warming" in order to enhance their grant proposals.

Just last week, the IPCC announced that it "regrets the poor application of well-established IPCC procedures" in a claim that glaciers in the Himalayas could melt away by 2035. Instead of coming from a peer-reviewed scientific paper, the statement was sheer speculation, the IPCC conceded.

Then over the weekend, more newsreports revealed that the IPCC had misrepresented an unpublished report, which it said linked climate change with an increase in natural disasters.

However, the author of the report, Dr Robert Muir-Wood, clearly stated the opposite: "We find insufficient evidence to claim a statistical relationship between global temperature increase and catastrophe loss." Muir-Wood is not a climatologist, but a researcher in risk management.

I am particularly troubled by the fact that top IPCC officials do not seem to take these revelations seriously. Interviewed by the BBC, Jean-Pascal van Ypersele, vice-chairman of the IPCC, dismissed the matter as a "human mistake".

Many Chinese consider three a breaking point. They could forgive two errors, but not a third. Now that the IPCC has admitted three "human" errors, isn't it time scientists gave its work a serious review?

Kluster Industri Hilir CPO Resmi Dicanangkan

Posted by Flora Sawita Labels:

Kamis, 28 Januari 2010 | 03:01 WIB

Medan, Kompas - Pemerintah secara resmi mencanangkan pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah di Sumatera Utara. Kluster ini merupakan salah satu kluster industri prioritas nasional. Kluster akan dibangun di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara III seluas 3000 hektar di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, dan berjarak sekitar 35 kilometer dari Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pencanangan itu dilakukan Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (27/1). Pemilihan Sumut sebagai salah satu kluster industri hilir minyak sawit, kata Hidayat, tak lepas dari potensi Sumut sebagai produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) besar di Indonesia. Dengan luas kebun sawit 970.000,7 hektar, produksi CPO Sumut tahun 2008 mencapai 3,52 juta ton, atau setara dengan 16 persen total produksi CPO nasional 42,90 juta ton.

”Pencanangan ini merupakan jawaban atas keinginan dan semangat kuat melakukan percepatan pembangunan daerah di Sumut, sebagai salah satu pusat industri hilir kelapa sawit di Indonesia, bahkan berpotensi sebagai pusat industri hilir sawit internasional,” ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, terbangunnya kluster industri hilir CPO diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi baru regional dan nasional. ”Indonesia harus mengubah komposisi ekspor dari bahan minyak sawit mentah menjadi ekspor turunan. Paling tidak 50 persen dari total ekspor minyak sawit mentah pada tahun 2015. Pada tahun 2020, kita hanya mengekspor 30 persen dalam bentuk minyak sawit mentah.”

Menurut dia, pemerintah daerah di Sumut dan masyarakatnya tentu ingin mengubah pendekatan dari daerah eksportir produk mentah perkebunan, seperti CPO, menjadi eksportir produk yang sudah diproses dan memiliki banyak nilai tambah.

Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, yang wilayahnya menjadi tempat dibangunnya kluster industri hilir CPO, meminta pemerintah jangan asal mencanangkan. Itu akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga. (BIL)

UJI LABORATORIUM DEPARTEMEN PERTANIAN JAKARTA

Posted by Flora Sawita

REPORT ANALYSIS

BROSUR CARA PEMAKAIAN PUPUK

Posted by Flora Sawita


NPK ORGANIK LENGKAP CAP RUMPUN BAMBU

Posted by Flora Sawita

BH: 35/BH/IV/DINASKOP/VIII/2008

Pupuk NPK Organik Lengkap merupakan hasil produksi Anak Bangsa yang tergabung dalam wadah “Koperasi Serba Usaha Karya Bangsa Berdikasi Propinsi Riau”, yang bertujuan membantu program pemerintah dalam hal menyediakan pupuk dengan harga sangat terjangkau oleh petani, serta menggalakkan penggunaan produk dalam negeri. Disebut pupuk NPK Organik Lengkap karena mengandung beberapa unsure hara seperti:

1.Nitrogen (N)
2.Merangsang pertumbuhan begetatif
3.Membantu tanaman lebih hijau
4.Menambah kandungan protein
5.Mempercepat banyak sel-sel tumbuh

A.Phospor (P)
1.Merangsang pertumbuhan akar
2.Membentuk titik tumbuh tanaman
3.Merangsang pertumbuhan bunga
4.Meningkatkan bunga menjadi buah
5.Mempercepat masa panen

B.Kalium (K)
1.Merangsang pertumbuhan fase awal
2.Memperkuat tegaknya batang
3.Meningkakan kualitas gabah, buah dan umbi
4.Menambah daya tahan terhadap hama dan penyakit.

PUPUK NPK ORGANIK LENGKAP UNTUK KEBUTUHAN TANAMAN
Tanaman untuk tumbuh dan hidup sehat sangat diperlukan 16 jenis makanan/hara esensial yang harus diberikan, tidak bisa tidak. Tumbuhan membutuhkan nutrisi dan energi dalam kehidupan photosintesis baik pertumbuhan vegetatif (perkembangan tubuh) maupun pertumbuhan generatif (perkembangbiakan).
Untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman proses fotosintesis tanaman dapat dilakukan seefisien mungkin dengan cara memperbaiki kelembaban tanah, sehingga dapat memelihara kandungan-kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti unsur hara Makro: N, P, K, Ca, Mg, S yang berfungsi sebagai berikut:

1.Nitrogen (N) : Pertumbuhan vegetatif (tinggi, anakan, dan hijau daun).
2.Phosfor (P) : Pertumbuhan akar, pembungaan, pemasakan biji, dan penyusunan inti
sellemak dan protein.
3.Kalium (K) : Membantu dalam proses pembentukan protein dan karbohidrat, antibody
tanaman/kekebalan tubuh.
4.Kalsium (Ca) : Mengatur penghisapan air dan penawar racun dalam tanah serta
aktifasi jaringan meristem pada akar tanaman.
5.Magnesium (Mg) : Bahan penyusun partikel hijau daun untuk proses penyerapan, pemasakan makanan dalam pembentukan karbohidrat, lemak dan membantu proses transportasi fosfat tanaman.

Selain kandungan hara Makro, ada 7 jenis hara Mikro yang dibutuhkan tanaman yang tak kalah pentingnya seperti:
1. Fe (Ferrum) : Proses pernafasan dan pembentuk zat hijau daun/ klorofil.
2. Mn (Mangan) : Komponen utama dalam pembentukan enzim tanaman dalam pernafasan akar.
3. Cl (Clor) : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman didalam berproduksi.
4. Cu (Cuprum) : Enzim utama dalam pembentukan klorofil.
5. Zn (Zinkum) : Berfungsi dalam pembentukan hormone tanaman yang berguna untuk pertumbuhan.
6. B (Boron) : Mempercepat penyerapan kalium dan berperan penting dalam percepatan produksi.
7. Mo (Molibdenum) : Pengikat nitrogen bebas di udara sebagai pembentuk enzim pada bakteri akar tanaman kacangan, jeruk dan sayuran.

Dari yang tersebut diatas 6 kandungan hara Makro dan 7 kandungan hara Mikro digerakkan dalam proses penyerapan yang didapat dari udara bebas yakni:
1. Oksigen (O2)
2. Hidrogen (H)
3. Carbon (C)


Keunggulan dan Manfaat PUPUK NPK ORGANIK LENGKAP
Cap “Rumpun Bambu” produksi KKB:

1. Mengandung unsur makro ( N, P, K, Ca, Mg dan S ) dan unsur mikro (Fe, Mn, Cl, Cu, Zn, B dan Mo) yang lengkap.
2. Ramah lingkungan.
3. Meningkatkan dan memperkaya unsur hara tanah baik unsur hara mikro maupun unsur hara makro.
4. Meningkatkan aktifitas organisme didalam tanah.
5. Meningkatkan daya serap tanah terhadap air.
6. Dapat digunakan untuk segala jenis tanaman pertanian.
7. Mengembalikan kehilangan unsur hara dalam tanah.
8. Menggemburkan tanah.
9. Hemat biaya pemupukan.
10. Sebagai pengikat tanah berpasir.
11. Mengembalikan kesuburan tanah pertanian
12. Memperbaiki secara bertahap tanah yang telah rusak dan jenuh dengan pengunaan bahan-bahan kimia, sehingga meningkat kan produktifitas lahan dan mempertahankannya untuk jangka waktu yang panjang.
13. Meningkatkan pertumbuhan tanaman
14. Mampu meningkatkan ketersediaan unsur-unsur hara yang lengkap dalam tanah dan merangsang pembentukan hormon dan antibiotik alami, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan alami tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dan melipatgandakan produksi tanaman/hasil panen.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen yang berarti juga terjadi peningkatan pendapatan petani, dimana terutama hasil produk - produk organik memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
17. Memacu produksi maksimal sesuai sifat unggul tanaman.
18. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, dengan menghasilkan hormon dan anti biotik alami.
19. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pemupukan.
20. Memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman, yaitu :
a. Mempercepat serta memperbanyak terbentuknya bunga yang akan membentuk buah produktif.
b. Memperbanyak tunas dan cabang produktif.
c. Mempercepat pertumbuhan tanaman.
d. Mempercepat ruas, tunas serta anakan tanaman.
21. Mampu memperbaiki sifat kimia, fisika, dan biologi tanah.
a. Meningkatkan dan memelihara kesuburan tanah (sifat kimia tanah).
b. Memperbaiki struktur tanah dan mengurangi erosi (sifat fisik tanah).
c. Mengaktifkan serta meningkatkan daur biologis dalam sistem pertanian, sebab melibatkan mikro organisme tanah yang dalam jangka panjang akan meningkatkan ketersedia an unsur hara, terutama unsur n, p, dan k (sifat biologi tanah).

PUPUK ORGANIK

Posted by Flora Sawita

Para ahli lingkungan khawatir terhadap pemakaian pupuk mineral yang berasal dari pabrik karena akan menambah tingkat polusi tanah yang akhirnya berpengaruh juga terhadap kesehatan manusia. Hal ini terjadi karena bahan makanan kita adalah hewan yang mengkonsumsi tanaman atau berupa tanaman yang mengambil hara dari tanah. Pencemaran air tanah juga disebabkan oleh pemupukan yang berlebihan.
Berdasarkan hal tersebut, makin berkembang alasan untuk mengurangi penggunaan pupuk mineral dan agar pembuatan pabrik-pabrik pupuk di dunia dikurangi atau dihentikan sama sekali agar manusia terhindar dari petaka polusi. Upaya pembudidayaan tanaman dengan pertanian organik merupakan usaha untuk mendapatkan bahan makanan tanpa penggunaan pupuk anorganik. Dengan sistem ini, diharapkan tanaman dapat hidup tanpa ada masukan dari luar sehingga dalam keidupan tanaman terdapat suatu siklus hidup yang tertutup.
Di dunia kehutanan, khususnya di Indonesia, banyak contoh kawasan hutan pada tanah yang kurus/ miskin hara tetapi tanaman hutan yang hidup di atasnya dapat hidup subur berkat siklus tersebut. Contoh hutan di sebagian Kalimantan Timur dijumpai pada tanah yang tergolong Quartzipsamment (USDA, 1994). Jenis tanah tersebut merupakan tanah yang miskin karena terdiri atas pasir kuarsa, sehingga banyak para ahli melukiskan Kalimantan tertutup oleh permadani hijau. Mengapa pada tanah miskin hara tanaman hutan di atasnya dapat tumbuh lebat? Banyak ahli berbeda pendapat mengenai hal ini. Tetapi, terjadi siklus hara tertutup pada tanah hutan inilah tang menyebabkan tanaman hutan dapat tumbuh lebat. Daun, ranting, dan organ tanaman hutna bila mati akan gugur ke bumi. Daun tanaman dan organ lain akan dimakan oleh hewan tingkat tinggi ataupun hewan tingkat rendah, termasuk fungi dan bakteri. Proses pemakanan jaringan tanaman oleh makhluk hidup tingkat tinggi dan tingkat rendah ini disebut proses dekomposisi. Proses ini tidak hanya pemecahan senyawa, tetapi juga sintesis senyawa.
Tingkat akhir dari proses dekomposisi disebut mineralisasi akan dilepaskan mineral hara tanaman yang terjadi merupakan penyusun bahan organik. Hara yang dilepas adalah N, P, K, Ca, Mg, S, dan unsur mikro. Unsur-unsur tersebut kemudian diserap oleh tanaman hutan untuk membentuk jaringan tubuh sebagai senyawa organik. Tanaman yang ditebang dari jaringan tanaman yang mati akan mengalami dekomposisi dan mineralisasi. Proses mineralisasi akan melepaskan tanaman lagi. Begitu seterusnya sehingga tanpa pupuk tanaman hutan dapat tumbuh dengan lebat. Proses inilah yang dapat diupayakan untuk dilakukan pada tanah pertanian? Lepas dari pertanyaan ini, bahan organik dalam pertanian sebagai pupuk organik sangat dibutuhkan di samping pupuk mineral dari pabrik.
Banyak sifat baik pupuk organik terhadap kesuburan tanah antara lain sebagai berikut :

a. Bahan organik dalam proses mineralisasi akan melepaskan hara tanaman yang lengkap (N, P, K, Ca, Mg, S serta hara mikro) dalam jumlah tak tentu dan relatif kecil.
b. Bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah, menyebabkan tanah menjadi ringan untuk diolah, dan mudah ditembus akar.
c. Bahan organik dapat mempermudah pengolahan tanah-tanah yang berat.
d. Bahan organik meningkatkan daya menahan air (water holding capacity), sehingga kemampuan tanah untuk menyediakan air menjadi lebih banyak. Kelengasan air lebih banyak terjaga.
e. Bahan organik membuat permeabilitas tanah menjadi lebih baik; menurunkan permeabilitas pada tanah bertekstur kasar (pasiran) dan meningkatkan permeabilitas pada tanah bertekstur lembut (lempungan).
f. Bahan organik meningkatkan KPK (Kapasitas Pertukaran Kation) sehingga kemampuan mengikat kation menjadi lebih tinggi. Akibatnya, jika tanah yang dipupuk dengan bahan organik dengan dosis tinggi, hara tanaman tidak mudah tercuci.
g. Bahan organik memperbaiki kehidupan biologi tanah (baik hewan tingkat tinggi maupun tingkat rendah) menjadi lebih baik karena ketersediaan makan lebih terjamin.
h. Bahan organik dapat meningkatkan daya sangga (buffering capacity) terhadap goncangan perubahan drastis sifat tanah.
i. Bahan organik mengandung mikrobia dalam jumlah cukup yang berperanan dalam proses dekomposisi bahan organik.

Sedangkan sifat yang kurang baik dari bahan organik terhadap tanah antara lain sebagai berikut:

a. Bahan organik mempunyai C/N masih tinggi berarti masih mentah. Kompos yang belum matang (C/N tinggi) dianggap merugikan karena bila diberikan ke dalam tanah. Sebab, bahan organik tersebut akan diserang oleh mikrobia (bakteri maupun fungi) untuk memperoleh enersi. Dengan demikian, populasi mikrobia yang tinggi memerlukan juga hara tanaman untuk tumbuhan dan berkembangbiak. Hara yang seharusnya digunakan oleh tanaman digunakan oleh mikrobia. Dengan kata lain, mikrobia bersaing dengan tanaman untuk memperebutkan hara yang ada. Hara menjadi tidak tersedia (unavailable)karena berubah dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik jaringan mikrobia yang disebut immobilisasi hara. Terjadinya immobilisasi hara tanaman sering menimbulkan adanya gejala defisiensi. Makin banyak bahan organik mentah diberikan ke dalam tanah, makin tinggi populasi mikrobia yang menyerangnya sehingga makin banyak hara yang mengalami immobilisasi. Walaupun demikian, bila mikrobia mati akan mengalami dekomposisi hara yang immobil dan berubah menjadi tersedia lagi. Jadi, immobilisasi merupakan peningkatan hara tersedia menjadi tiodak tersedia dalam waktu tidak relative lama.
b. Bahan organik yang berasal dari sampah kota atau limbah industri sering mengandung mikrobia patogen dan logam berat yang berpengaruh buruk terhadap tanaman, hewan, dan manusia.
Berdasarkan asalnya pupuk organik digolongkan menjadi pupuk organik sisa hasil pertanian, pupuk kandang, pupuk hijau, gambut, dan limbah industri.
Diposkan oleh Tini S.Pd di 11:08 PM 0 komentar Link ke posting ini
Reaksi:
PROSPEK PERTANIAN ORGANIK
Prospek pertanian organik di masa mendatang mempunyai peluang usaha yang sangat baik dan cerah, karena kesadaran konsumen untuk
menkonsumsi sumber makanan yang sehat dan bergizi semakin meningkat. Konsumen yang baik bukan hanya memperhatikan porsi yang
ideal dan makanan yang baik dan sehat saja akan tetapi turut memperhatikan dan peduli tentang suatu proses produksi dan dampak-dampaknya.
Hasil produksi dari pertanian organik ternyata lebih bermutu dibanding dengan budidaya pertanian biasa. Beberapa kriteria yang
mempunyai nilai lebih antara lain rasa lebih enak, lebih awet disimpan, warnanya lebih menarik dan pasti lebih sehat karena tidak mengandung
residu bahan-bahan kimia.
Produk pertanian yang tidak mengandung residu bahan kimia berbahaya disukai konsumen saat ini dan masa mendatang, karena
masyarakat yang telah memahami tentang kesehatan akan memilih dan mengkonsumsi makanan yang tidak merugikan kesehatan
tubuh.
Dalam proses penerapan budidaya pertanian organik memang agak sulit dibandingkan dengan budidaya biasa yang menggunakan
bahan kimia (anorganik). Untuk itu orang yang akan mengembangkan pertanian organik harus mempunyai jiwa juang dan cinta
terhadap lingkungan dan semua isi alam. Harus mau mengenal alam dimana dia berada, mengembangkan cara-cara bertani yang
sesuai dengan keadaan alam setempat, mengenali dan mengembangkan sumber-sumber daya yang ada ditempat itu.
Hal yang tidak kalah pentingnya dalan penerapan pertanian organik adalah pemahaman tentang makhluk hidup dalam hubungannya
dengan lingkungan, sehingga mutlak dituntut kejelian dan ketelitian dalam setiap pengambilan keputusan serta tindakan di lahan usahataninya.
Sistem usahatani yang cocok untuk daerah tertentu belum tentu cocok untuk daerah lainnya, karena berkaitan dengan varietas yang
ditanam akan sangat dipengaruhi oleh jenis dan kesuburan tanah, suhu, kelembaban, serta intensitas cahaya matahari. Selain itu jenis
hama dan penyakit yang berkembang akan ditentukan oleh varietas yang ditanam, perlakuan budidaya dan pengaruh lingkungan
setempat, sehingga kita harus menyesuaikan keadaan setempat untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan
tumbuhan, binatang, mikroorganisme, tanah, udara dan unsur-unsur yang lainnya.

KATEGORI PUPUK

Posted by Flora Sawita

Pupuk dapat dibedakan berdasarkan bahan asal, senyawa, fasa, cara penggunaan, reaksi fisiologi,
jumlah dan macam hara yang dikandungnya.

Berdasarkan asalnya dibedakan:

1.Pupuk alam ialah pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan
alam tanpa proses yang berarti. Misalnya: pupuk kompos, pupuk kandang,
guano, pupuk hijau dan pupuk batuan P.
2.Pupuk buatan ialah pupuk yang dibuat oleh pabrik. Misalnya: TSP, urea,
rustika dan nitrophoska. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengubah
sumber daya alam melalui proses fisika dan/ataukimia.

Berdasarkan senyawanya dibedakan:

1.Pupuk organik ialah pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk
alam Tergolong pupuk organik: pupuk kandang, kompos, guano. Pupuk alam
yang tidak termasuk pupuk organik misalnya rock phosphat, umumnya
berasal dari batuan sejenis apatit [Ca3(PO4)2].
2.Pupuk anorganik atau mineral merupakan pupuk dari senyawa anorganik.
Hampir semua pupuk buatan tergolong pupuk anorganik.Berdasarkan

FASA-NYA DIBEDAKAN:

1. Padat. Pupuk padat umumnya mempunyai kelarutan yang beragam mulai yang
mudah larut air sampai yang sukar larut.
2. Pupuk cair. Pupuk ini berupa cairan, cara penggunaannya dilarutkan dulu
dengan air, Umumnyapupuk ini disemprotkan ke daun. Karena mengandung
banyak hara, baik makro maupun mikro,harganya relatif mahal.. Pupuk
amoniak cair merupakan pupuk cair yang kadar N nya sangat tinggi
sekitar 83%, penggunaannya dapat lewat tanah (injeksikan).

Berdasarkan cara penggunaannya dibedakan:

1. Pupuk daun ialah pupuk yang cara pemupukan dilarutkan dalam air dan
disemprotkan pada permukaan daun.
2. Pupuk akar atau pupuk tanah ialah pupuk yang diberikan ke dalam tanah
disekitar akar agar diserap oleh akar tanaman.

Berdasarkan reaksi fisiologisnya dibedakan:

1.Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis masam artinya bila pupuk
tersebut diberikan ke dalam tanah ada kecenderungan tanah menjadi lebih
masam (pH menjadi lebih rendah). Misalnya: Za dan Urea.
2.Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis basis ialah pupuk yang bila
diberikan ke dalam tanah menyebabkan pH tanah cenderung naik misalnya:
pupuk chili salpeter, calnitro, kalsium sianida.

Berdasarkan jumlah hara yang dikandungnya dibedakan:

1.Pupuk yang hanya mengandung satu hara tanaman saja. Misalnya: urea hanya
mengandung hara N, TSP hanya dipentingkan P saja (sebetulnya juga
mengandung Ca).
2.Pupuk majemuk ialah pupuk yang mengandung dua atau lebih dua hara
tanaman. Contoh: NPK, amophoska, nitrophoska dan rustika.

Berdasarkan macam hara tanaman dibedakan:

1. Pupuk makro ialah pupuk yang mengandung hanya hara makro saja: NPK,
nitrophoska, gandasil.
2. Pupuk mikro ialah pupuk yang hanya mengandung hara mikro saja misalnya:
mikrovet,mikroplek, metalik.
3. Campuran makro dan mikro misalnya pupuk gandasil, bayfolan, rustika.
Sering juga ke dalam pupuk campur makro dan mikro ditambahkan juga zat
pengatur tumbuh (hormon tumbuh).

KEPUTUSAN MENTRI PERTANIAN

Posted by Flora Sawita

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 237/Kpts/OT.210/4/2003
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN, DAN
PENGGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pupuk merupakan sarana produksi yang diutamakan penggunaannya oleh petani,setelah penggunaan benih, hal ini dikarenakan petani sudah menyadari pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. Untuk itu Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijaksanaan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi perdagangan pupuk di Indonesia sehingga petani lebih mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Respon positif dari pelaku usaha di bidang pupuk ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah maupun jenis pupuk yang beredar di Indonesia. Sebagai gambaran apabila pada tahun 1989 pupuk yang terdaftar di Departemen Pertanian hanya 37 merek, maka pada akhir Desember 2002 telah mencapai ± 819 merek dan di luar itu masih banyak ditemukan jenis dan merek pupuk yang tidak terdaftar maupun tidak mengacu pada SNI pupuk.
Pesatnya industri dan distribusi serta peredaran pupuk tersebut, belum diimbangi dengan kemampuan pembinaan dan pengawasan yang memadai dari instansi yang berwenang serta masih lemahnya perangkat peraturan dibidang pupuk sehingga berbagai permasalahan yang timbul di lapangan semakin kompleks dan belum dapat diselesaikan secara hukum. Masalah pemalsuan merek, peredaran pupuk ilegal, pupuk yang tidak memenuhi standar ataupun yang mutunya palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akhirnya merugikan pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran produksi
pertanian secara nasional. Menyikapi kondisi tersebut maka deregulasi kebijakan tersebut perlu segera diimbangi dengan upaya-upaya pengendalian peredaran dan penggunaan pupuk untuk sektor pertanian untuk melindungi petani, melalui pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk secara intensif dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah dan antara pusat dan daerah. Melalui pedoman
umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah dapat
menetapkan ketentuan teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di lapangan.

4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 1/8

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:
Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Gubernur dan Bupati / Walikota dalam penetapan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik.

Tujuan:
Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik bertujuan agar pupuk tersedia sampai ditingkat petani secara tepat waktu, jumlah, jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau.

3. Ruang Lingkup
Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik meliputi mekanisme pengawasan pupuk, ketentuan pengawas pupuk, koordinasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Pengertian
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
a. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisikdan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
b. Petugas Pengawas Pupuk yang selanjutnya disebut Pengawas Pupuk adalah petugas Propinsi atau Kabupaten / Kota yang melaksanakan tugas pengawasan pupuk.
c. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalamnegeri maupun dari luar negeri.
d. Penggunaan adalah tatacara aplikasi pupuk an-organik untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
e. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
f. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
g. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
h. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
i. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
j. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.

II. MEKANISME PENGAWASAN PUPUK

A. Jenis Pupuk

Pupuk yang diawasi yaitu pupuk an-organik yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor yang digunakan untuk pertanian antara lain :
a. pupuk an-organik hara makro primer baik tunggal maupun majemuk seperti :
Urea, TSP /SP-36, Phospat Alam, ZA, KCl, NP, NK, PK dan NPK;
b. pupuk an-organik hara makro sekunder seperti Dolomit, Kiserit;
c. pupuk an-organik hara makro dan mikro (campuran) padat dan cair;
d. pupuk an-organik hara mikro padat dan cair;
e. pupuk an-organik lainnya.
B. Ruang Lingkup Pengawasan Pupuk
Ruang lingkup pengawasan pupuk terdiri dari pengawasan pada tahap pengadaan,
peredaran dan penggunaan yang kegiatannya meliputi : pengawasan terhadap jumlah
dan jenis pupuk, mutu pupuk, legalitas pupuk dan harga pupuk subsidi.
Rincian kegiatan pengawasan pupuk adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan jumlah dan jenis pupuk meliputi pupuk yang diproduksi/diimpor,
diedarkan dan digunakan petani.

2. Pengawasan mutu pupuk meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik pupuk
(bentuk, warna, bau); masa kadaluarsa (untuk pupuk mikroba); kemasan; wadah

pembungkus pupuk maupun pemeriksaan kandungan hara pupuk.
4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 3/8

3. Pengawasan harga pupuk subsidi meliputi jenis-jenis pupuk antara lain Urea, SP-36, ZA dan NPK 15-15-15.

4. Pengawasan legalitas pupuk meliputi kelengkapan perijinan, nomor pendaftaran dan pelabelan.

C. Tugas dan Wewenang Pengawas Pupuk

1. Tugas Pengawas Pupuk melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk anorganik.
2. Dalam melakukan tugas, Pengawas Pupuk mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan terhadap:

a. proses produksi pupuk an-organik;
b. sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
c. nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
d. pencantuman label;
e. pemenuhan persyaratan perijinan pengadaan dan atau peredaran pupuk anorganik;
f. cemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan;

D. Tata cara Pengawasan
1. Tata cara pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung.
3. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
dengan cara sebagai berikut:

a. mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan dilapangan;
b. menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan.kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan rekapitulasi kepada Menteri Pertanian;
c. melakukan pengawasan terhadap mutu dan legalitas pupuk;
d. melaporkan hasil pengawasan.
e. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 4/8

III. KETENTUAN PENGAWAS PUPUK
1. Pengawas Pupuk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Kepala Dinas yang berwenang melakukan pengawasan pengadaan, peredaran danpenggunaan pupuk.
2. Jumlah Pengawas Pupuk ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan memperhatikan:

a. luas wilayah dan tingkat kesulitan pengawasan;
b. jumlah dan jenis pupuk yang beredar di wilayahnya;
c. jumlah pelaku usaha dibidang pupuk (produsen, importir, distributor, penyalur, dan atau pengecer) yang terdapat di wilayahnya.
3. Ketentuan mengenai syarat Pengawas Pupuk diatur lebih lanjut oleh
Bupati/Walikota setempat, dengan persyaratan minimal sebagai berikut :

a. telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya selama 2 (dua)
tahun;
b. telah menangani tugas dibidang pupuk selama 1 (satu) tahun;
c. telah mengikuti Pelatihan Pengawasan Pupuk.

IV. KOORDINASI PENGAWASAN
1. Bupati/Walikota melakukan koordinasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di Kabupaten/Kota.
2. Gubernur melakukan koordinasi dan evaluasi hasil pengawasan
pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk yang dilakukan oleh pengawas Kabupaten / Kota.
3. Gubernur berdasarkan hasil koordinasi pengawasan dari
Kabupaten/Kota, melaporkan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Prindustrian dan Perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi kelangkaan pupuk, gejolak harga, ditemukannya pupuk yang tidak layak pakai, palsu dan pupuk ilegal.
4. Komisi / Tim Pengawas pupuk yang telah dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota tugas dan fungsinya disesuaikan dengan pedoman ini dan melibatkan instansi yang berwenang di bidang pupuk.

4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 5/8
V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
1. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat
pengadaan, maka perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai
berikut:

a. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak mendaftarkan pupuknya
kepada Departemen Pertanian, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan agar yang bersangkutan mendaftar pupuk kepada Menteri Pertanian. Pupuk yang terlanjur diproduksi/diedarkan ditarik dari peredaran. Apabila tidak mengindahkan maka Bupati memberikan teguran kepada produsen dan dapat mencabut izin usaha industrinya;
b. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak melengkapi persyaratan perijinan, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan penertiban ijin usaha;
c. apabila ditemukan terjadinya pencemaran lingkungan akibat proses produksi pupuk, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk diberikan teguran/peringatan , dan apabila tidak mengindahkan teguran / peringatan tersebut, Bupati/Walikota dapat mencabut ijin usaha industrinya.

2. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan ditingkat
\peredaran, perludilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :

a. apabila ditemukan pupuk tidak layak pakai, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk dibuat teguran kepada produsen dan atau importir/distributor untuk menarik pupuk dimaksud dari peredaran;
b. apabila ditemukan pupuk illegal, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada
Bupati/Walikota agar yang bersangkutan menarik pupuk dimaksud dari
peredaran. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran
Bupati/Walikota maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha
industri/perdagangan;
c. apabila ditemukan pupuk palsu, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada
Bupati/Walikota agar produsen importir, distributor, pengecer untuk segera menghentikan peredaran pupuk dimaksud dari peredaran. Bagi yang tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota dapat diterapkan sanksi pidana.

3. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan dampak negatif dari penggunaan pupuk anorganik baik terhadap tanaman maupun lingkungan, Pengawas Pupuk wajib:
4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 6/8

a. melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk menghentikan
sementara peredaran pupuk tersebut sambil menunggu pengujian mutu pupuk
dimaksud;
b. melakukan pengambilan contoh pupuk tersebut untuk dianalisa mutunya di
laboratorium kimia. Apabila mutu pupuk tersebut terbukti membahayakan bagi
lingkungan, Petugas Pengawas wajib mengusulkan kepada Bupati/ Walikota agar
produsen, impotir, distributor dan penjual pupuk melakukan penarikan peredaran
pupuk tersebut;
c. mengkoordinasikan dengan Komisi / Tim Teknis Pupuk di Propinsi untuk
melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha industri pupuk dan
mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran pupuk tersebut kepada Departemen
Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

VI. KETENTUAN SANKSI
Terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota atas
pelanggaran yang dilakukan, selanjutnya dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dan sanksi
pidana sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
VII. PENUTUP
Demikian pedoman ini ditetapkan untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan
pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di daerah.

MENTERI PERTANIAN,
ttd.




PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.


4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 7/8
4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 8/8

Posted by Flora Sawita

Selasa, 19 Januari 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 237/Kpts/OT.210/4/2003
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN, DAN
PENGGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pupuk merupakan sarana produksi yang diutamakan penggunaannya oleh petani,setelah penggunaan benih, hal ini dikarenakan petani sudah menyadari pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. Untuk itu Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijaksanaan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi perdagangan pupuk di Indonesia sehingga petani lebih mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Respon positif dari pelaku usaha di bidang pupuk ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah maupun jenis pupuk yang beredar di Indonesia. Sebagai gambaran apabila pada tahun 1989 pupuk yang terdaftar di Departemen Pertanian hanya 37 merek, maka pada akhir Desember 2002 telah mencapai ± 819 merek dan di luar itu masih banyak ditemukan jenis dan merek pupuk yang tidak terdaftar maupun tidak mengacu pada SNI pupuk.
Pesatnya industri dan distribusi serta peredaran pupuk tersebut, belum diimbangi dengan kemampuan pembinaan dan pengawasan yang memadai dari instansi yang berwenang serta masih lemahnya perangkat peraturan dibidang pupuk sehingga berbagai permasalahan yang timbul di lapangan semakin kompleks dan belum dapat diselesaikan secara hukum. Masalah pemalsuan merek, peredaran pupuk ilegal, pupuk yang tidak memenuhi standar ataupun yang mutunya palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akhirnya merugikan pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran produksi
pertanian secara nasional. Menyikapi kondisi tersebut maka deregulasi kebijakan tersebut perlu segera diimbangi dengan upaya-upaya pengendalian peredaran dan penggunaan pupuk untuk sektor pertanian untuk melindungi petani, melalui pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk secara intensif dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah dan antara pusat dan daerah. Melalui pedoman
umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah dapat
menetapkan ketentuan teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di lapangan.

4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 1/8

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:
Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Gubernur dan Bupati / Walikota dalam penetapan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik.

Tujuan:
Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik bertujuan agar pupuk tersedia sampai ditingkat petani secara tepat waktu, jumlah, jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau.

3. Ruang Lingkup
Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik meliputi mekanisme pengawasan pupuk, ketentuan pengawas pupuk, koordinasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Pengertian
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
a. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisikdan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
b. Petugas Pengawas Pupuk yang selanjutnya disebut Pengawas Pupuk adalah petugas Propinsi atau Kabupaten / Kota yang melaksanakan tugas pengawasan pupuk.
c. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalamnegeri maupun dari luar negeri.
d. Penggunaan adalah tatacara aplikasi pupuk an-organik untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
e. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
f. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
g. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
h. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
i. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
j. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.

II. MEKANISME PENGAWASAN PUPUK

A. Jenis Pupuk

Pupuk yang diawasi yaitu pupuk an-organik yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor yang digunakan untuk pertanian antara lain :
a. pupuk an-organik hara makro primer baik tunggal maupun majemuk seperti :
Urea, TSP /SP-36, Phospat Alam, ZA, KCl, NP, NK, PK dan NPK;
b. pupuk an-organik hara makro sekunder seperti Dolomit, Kiserit;
c. pupuk an-organik hara makro dan mikro (campuran) padat dan cair;
d. pupuk an-organik hara mikro padat dan cair;
e. pupuk an-organik lainnya.
B. Ruang Lingkup Pengawasan Pupuk
Ruang lingkup pengawasan pupuk terdiri dari pengawasan pada tahap pengadaan,
peredaran dan penggunaan yang kegiatannya meliputi : pengawasan terhadap jumlah
dan jenis pupuk, mutu pupuk, legalitas pupuk dan harga pupuk subsidi.
Rincian kegiatan pengawasan pupuk adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan jumlah dan jenis pupuk meliputi pupuk yang diproduksi/diimpor,
diedarkan dan digunakan petani.

2. Pengawasan mutu pupuk meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik pupuk
(bentuk, warna, bau); masa kadaluarsa (untuk pupuk mikroba); kemasan; wadah

pembungkus pupuk maupun pemeriksaan kandungan hara pupuk.
4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 3/8

3. Pengawasan harga pupuk subsidi meliputi jenis-jenis pupuk antara lain Urea, SP-36, ZA dan NPK 15-15-15.

4. Pengawasan legalitas pupuk meliputi kelengkapan perijinan, nomor pendaftaran dan pelabelan.

C. Tugas dan Wewenang Pengawas Pupuk

1. Tugas Pengawas Pupuk melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk anorganik.
2. Dalam melakukan tugas, Pengawas Pupuk mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan terhadap:

a. proses produksi pupuk an-organik;
b. sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
c. nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
d. pencantuman label;
e. pemenuhan persyaratan perijinan pengadaan dan atau peredaran pupuk anorganik;
f. cemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan;

D. Tata cara Pengawasan
1. Tata cara pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung.
3. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
dengan cara sebagai berikut:

a. mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan dilapangan;
b. menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan.kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan rekapitulasi kepada Menteri Pertanian;
c. melakukan pengawasan terhadap mutu dan legalitas pupuk;
d. melaporkan hasil pengawasan.
e. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 4/8

III. KETENTUAN PENGAWAS PUPUK
1. Pengawas Pupuk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Kepala Dinas yang berwenang melakukan pengawasan pengadaan, peredaran danpenggunaan pupuk.
2. Jumlah Pengawas Pupuk ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan memperhatikan:

a. luas wilayah dan tingkat kesulitan pengawasan;
b. jumlah dan jenis pupuk yang beredar di wilayahnya;
c. jumlah pelaku usaha dibidang pupuk (produsen, importir, distributor, penyalur, dan atau pengecer) yang terdapat di wilayahnya.
3. Ketentuan mengenai syarat Pengawas Pupuk diatur lebih lanjut oleh
Bupati/Walikota setempat, dengan persyaratan minimal sebagai berikut :

a. telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya selama 2 (dua)
tahun;
b. telah menangani tugas dibidang pupuk selama 1 (satu) tahun;
c. telah mengikuti Pelatihan Pengawasan Pupuk.

IV. KOORDINASI PENGAWASAN
1. Bupati/Walikota melakukan koordinasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di Kabupaten/Kota.
2. Gubernur melakukan koordinasi dan evaluasi hasil pengawasan
pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk yang dilakukan oleh pengawas Kabupaten / Kota.
3. Gubernur berdasarkan hasil koordinasi pengawasan dari
Kabupaten/Kota, melaporkan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Prindustrian dan Perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi kelangkaan pupuk, gejolak harga, ditemukannya pupuk yang tidak layak pakai, palsu dan pupuk ilegal.
4. Komisi / Tim Pengawas pupuk yang telah dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota tugas dan fungsinya disesuaikan dengan pedoman ini dan melibatkan instansi yang berwenang di bidang pupuk.

4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 5/8
V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
1. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat
pengadaan, maka perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai
berikut:

a. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak mendaftarkan pupuknya
kepada Departemen Pertanian, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan agar yang bersangkutan mendaftar pupuk kepada Menteri Pertanian. Pupuk yang terlanjur diproduksi/diedarkan ditarik dari peredaran. Apabila tidak mengindahkan maka Bupati memberikan teguran kepada produsen dan dapat mencabut izin usaha industrinya;
b. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak melengkapi persyaratan perijinan, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan penertiban ijin usaha;
c. apabila ditemukan terjadinya pencemaran lingkungan akibat proses produksi pupuk, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk diberikan teguran/peringatan , dan apabila tidak mengindahkan teguran / peringatan tersebut, Bupati/Walikota dapat mencabut ijin usaha industrinya.

2. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan ditingkat
\peredaran, perludilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :

a. apabila ditemukan pupuk tidak layak pakai, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk dibuat teguran kepada produsen dan atau importir/distributor untuk menarik pupuk dimaksud dari peredaran;
b. apabila ditemukan pupuk illegal, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada
Bupati/Walikota agar yang bersangkutan menarik pupuk dimaksud dari
peredaran. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran
Bupati/Walikota maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha
industri/perdagangan;
c. apabila ditemukan pupuk palsu, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada
Bupati/Walikota agar produsen importir, distributor, pengecer untuk segera menghentikan peredaran pupuk dimaksud dari peredaran. Bagi yang tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota dapat diterapkan sanksi pidana.

3. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan dampak negatif dari penggunaan pupuk anorganik baik terhadap tanaman maupun lingkungan, Pengawas Pupuk wajib:
4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 6/8

a. melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk menghentikan
sementara peredaran pupuk tersebut sambil menunggu pengujian mutu pupuk
dimaksud;
b. melakukan pengambilan contoh pupuk tersebut untuk dianalisa mutunya di
laboratorium kimia. Apabila mutu pupuk tersebut terbukti membahayakan bagi
lingkungan, Petugas Pengawas wajib mengusulkan kepada Bupati/ Walikota agar
produsen, impotir, distributor dan penjual pupuk melakukan penarikan peredaran
pupuk tersebut;
c. mengkoordinasikan dengan Komisi / Tim Teknis Pupuk di Propinsi untuk
melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha industri pupuk dan
mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran pupuk tersebut kepada Departemen
Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

VI. KETENTUAN SANKSI
Terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota atas
pelanggaran yang dilakukan, selanjutnya dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dan sanksi
pidana sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
VII. PENUTUP
Demikian pedoman ini ditetapkan untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan
pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di daerah.

MENTERI PERTANIAN,
ttd.




PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.


4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 7/8
4/6/2009 Lampiran Keputusan Pertanian Nomor
deptan.go.id/…/lamp_sk_237.htm 8/8

KATAGORI PUPUK

KATEGORI PUPUK
Pupuk dapat dibedakan berdasarkan bahan asal, senyawa, fasa, cara penggunaan, reaksi fisiologi,
jumlah dan macam hara yang dikandungnya.

Berdasarkan asalnya dibedakan:

1.Pupuk alam ialah pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan
alam tanpa proses yang berarti. Misalnya: pupuk kompos, pupuk kandang,
guano, pupuk hijau dan pupuk batuan P.
2.Pupuk buatan ialah pupuk yang dibuat oleh pabrik. Misalnya: TSP, urea,
rustika dan nitrophoska. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengubah
sumber daya alam melalui proses fisika dan/ataukimia.

Berdasarkan senyawanya dibedakan:

1.Pupuk organik ialah pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk
alam Tergolong pupuk organik: pupuk kandang, kompos, guano. Pupuk alam
yang tidak termasuk pupuk organik misalnya rock phosphat, umumnya
berasal dari batuan sejenis apatit [Ca3(PO4)2].
2.Pupuk anorganik atau mineral merupakan pupuk dari senyawa anorganik.
Hampir semua pupuk buatan tergolong pupuk anorganik.Berdasarkan

FASA-NYA DIBEDAKAN:

1. Padat. Pupuk padat umumnya mempunyai kelarutan yang beragam mulai yang
mudah larut air sampai yang sukar larut.
2. Pupuk cair. Pupuk ini berupa cairan, cara penggunaannya dilarutkan dulu
dengan air, Umumnyapupuk ini disemprotkan ke daun. Karena mengandung
banyak hara, baik makro maupun mikro,harganya relatif mahal.. Pupuk
amoniak cair merupakan pupuk cair yang kadar N nya sangat tinggi
sekitar 83%, penggunaannya dapat lewat tanah (injeksikan).

Berdasarkan cara penggunaannya dibedakan:

1. Pupuk daun ialah pupuk yang cara pemupukan dilarutkan dalam air dan
disemprotkan pada permukaan daun.
2. Pupuk akar atau pupuk tanah ialah pupuk yang diberikan ke dalam tanah
disekitar akar agar diserap oleh akar tanaman.

Berdasarkan reaksi fisiologisnya dibedakan:

1.Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis masam artinya bila pupuk
tersebut diberikan ke dalam tanah ada kecenderungan tanah menjadi lebih
masam (pH menjadi lebih rendah). Misalnya: Za dan Urea.
2.Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis basis ialah pupuk yang bila
diberikan ke dalam tanah menyebabkan pH tanah cenderung naik misalnya:
pupuk chili salpeter, calnitro, kalsium sianida.

Berdasarkan jumlah hara yang dikandungnya dibedakan:

1.Pupuk yang hanya mengandung satu hara tanaman saja. Misalnya: urea hanya
mengandung hara N, TSP hanya dipentingkan P saja (sebetulnya juga
mengandung Ca).
2.Pupuk majemuk ialah pupuk yang mengandung dua atau lebih dua hara
tanaman. Contoh: NPK, amophoska, nitrophoska dan rustika.

Berdasarkan macam hara tanaman dibedakan:

1. Pupuk makro ialah pupuk yang mengandung hanya hara makro saja: NPK,
nitrophoska, gandasil.
2. Pupuk mikro ialah pupuk yang hanya mengandung hara mikro saja misalnya:
mikrovet,mikroplek, metalik.
3. Campuran makro dan mikro misalnya pupuk gandasil, bayfolan, rustika.
Sering juga ke dalam pupuk campur makro dan mikro ditambahkan juga zat
pengatur tumbuh (hormon tumbuh).

Label

2011 News Africa AGRIBISNIS Agriculture Business Agriculture Land APINDO Argentina Australia Bangladesh benih bermutu benih kakao benih kelapa benih palsu benih sawit benih sawit unggul Berita Berita Detikcom Berita Info Jambi Berita Kompas Berita Padang Ekspres Berita Riau Pos Berita riau terkini Berita Riau Today Berita Tempo bibit sawit unggul Biodiesel biofuel biogas budidaya sawit Bursa Malaysia Cattle and Livestock China Cocoa Company Profile Corn corporation Cotton CPO Tender Summary Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel Oil (PKO) Dairy Dairy Products Edible Oil Euorope European Union (EU) FDA and USDA Fertilizer Flood Food Inflation Food Security Fruit Futures Futures Cocoa and Coffee Futures Edible Oil Futures Soybeans Futures Wheat Grain HUKUM India Indonesia Info Sawit Investasi Invitation Jarak pagar Kakao Kapas Karet Kebun Sawit BUMN Kebun Sawit Swasta Kelapa sawit Kopi Law Lowongan Kerja Malaysia Meat MPOB News Nilam Oil Palm Oil Palm - Elaeis guineensis Pakistan palm oil Palm Oil News Panduan Pabrik Kelapa Sawit pembelian benih sawit Penawaran menarik PENGUPAHAN perburuhan PERDA pertanian Pesticide and Herbicide Poultry REGULASI Rice RSPO SAWIT Serba-serbi South America soybean Tebu Technical Comment (CBOT Soyoil) Technical Comment (DJI) Technical Comment (FCPO) Technical Comment (FKLI) Technical Comment (KLSE) Technical Comment (NYMEX Crude) Technical Comment (SSE) Technical Comment (USD/MYR) Teknik Kimia Thailand Trader's Event Trader's highlight Ukraine umum USA Usaha benih varietas unggul Vietnam Wheat