RSS Feed

BELILAH BENIH UNGGUL BERMUTU PADA USAHA PERKEBUNAN

Posted by Flora Sawita

Benih sangat penting bagi usaha pertanian karena merupakan salah satu aspek dalam menentukan produksi dalam hal ini tingkat produktivitas dan mutu hasil. Penggunaan benih yang salah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja produksi, apalagi untuk jenis tanaman tahunan dampak penggunaan benih yang salah baru dapat dilihat sesudah beberapa tahun yaitu 3- 5 tahun sehingga biaya investasi dan biaya pemeliharaan tanaman sudah banyak dikeluarkan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Beberapa contoh kasus penggunaan benih yang salah adalah tanaman kelapa sawit yang banyak tidak berbuah sehingga produktivitasnya bisa sampai 45 % dari potensi bila menggunakan benih yang benar. Selain dari pada itu di Bengkulu terdapat pertanaman karet yang tidak keluar getahnya hal ini disinyalir karena pemakaian bibit yang tidak benar sesuai lokasi setempat.

Langkah pertama dalam usaha pertanian adalah benih yang pengadaannya harus mempertimbangkan banyak hal antara lain (1) kondisi agroklimat lokasi yang akan diusahakan; (2) jenis tanaman apa yang akan diusahakan kaitannya dengan permintaan pasar, (3) varietas atau klon yang ditanam; (4) dimana benih akan dibeli (5) kapan benih didatangkan; (6) berapa jumlahnya. Apabila hal tersebut sudah ditetapkan maka sangat diperlukan pertimbangan bagaimana mendapatkan benih unggul dengan mutu terjamin.

Benih Bagaimanakah yang Layak Dibeli ?
Tentu saja yang akan dipilih adalah benih yang secara genetis unggul sehingga diharapkan akan menghasilkan produksi dengan produktivitas yang tinggi dan mutu yang baik sesuai dengan permintaan pasar. Selain dari pada itu benih itu secara fisik mempunyai yang baik yang dapat dinyatakan antara lain dengan kadar air, daya kecambah, kesehatan benih, kesegaran, wujud dari benih itu sendiri yang prima sehingga lebih menjamin keberhasilan pada saat pertama benih ditanam. Benih unggul bermutu akan terwujud sejak kebun sebagai sumber benih itu terbangun sampai berproduksi, panen benih, benih diproses dan dikemas, dibibitkan sampai siap salur dan didistribusikan kepada konsumen.

Benih bersertifikat yang dinyatakan dengan label merupakan indikator dalam memilih benih unggul bermutu. Dalam melaksanakan sertifikasi menggunakan persyaratan standar teknis yang meliputi asal usul benih dimana benih diproduksi, kemurnian benih, kesehatan benih, daya kecambah. Dalam menjamin mutu benih Pemerintah telah membentuk kelembagaan pengawasan benih tanaman yang ada di propinsi berupa Balai Pengawasan Mutu Benih. Untuk masing-masing propinsi nama kelembagaan sering berbeda yang pada prinsipnya bertugas untuk melaksanakan sertifikasi dan pengawasan pengadaan dan peredaran benih tanaman perkebunan. Kelembagaan tersebut juga akan memeriksa kembali benih yang dicurigai kebenarannya.Demikian pula pada masing-masing propinsi terdapat petugas Pengawas Benih Tanaman yang beberapa orang juga sekaligus sebagai Petugas Penyidik sehingga apabila terjadi ketidakbenaran pada pembelian benih kasus tersebut dapat diusut.

Bagaimana Cara Mendapatkan Benih Bermutu?
Untuk mendapatkan benih bermutu, tentunya langkah awal adalah menghubungi pihak sumber benih atau penangkar yang telah memiliki TRUP. Sumber benih terdiri dari Pusat Penelitian, Swasta maupun Dinas Perkebunan. Setelah permohonan dipenuhi maka benih akan segera disiapkan dan proses pengambilan tentunya sesuai dengan perjanjian awal, apakah dijemput langsung oleh konsumen atau akan dikirimkan langsung oleh pihak sumber benih.

Namun memberikan jaminan kualitas benih, maka benih yang akan diserahkan kepada konsumen akan terlebih dahulu disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) atau IP2MB atau juga Balai Benih. Setelah itu dilakukan baru konsumen dapat memanfaatkan benih yang dipesan dengan sebuah jaminan mutu.

Namun bagaimana jika ternyata benih tidak tersedia atau setiap sumber benih yang dihubungi ternyata tidak mampu menyediakan benih? Maka benih dapat diperoleh dengan mengimpor. Dengan terlebih dahulu hubungi produsen benih di luar negeri setelah mendapatkan tanggapan, maka kemudian meminta izin impor melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Jika disetujui maka pengiriman benih dari luar negeri dapat dilakukan.

Jika ada pihak-pihak/perusahaan yang mencoba menawarkan benih, dengan iming-iming benih bermutu dan harga rendah, ada baiknya dilakukan cross check ke BP2MB, IP2MB, Disbun atau ke Ditjenbun untuk mengetahui status legalitas dari perusahaan tersebut. Dikhawatirkan benih yang ditawarkan bukan benih bermutu melainkan benih asalan dan oknum/perusahaan yang menjual benih tidak bermutu dapat diadukan ke pihak yang berwajib (polisi) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perkebunan) untuk nantinya dikenai sanksi pidana. Tentunya dengan mengikuti langkah-langkah di atas maka diharapkan setiap konsumen benih akan senantiasa memperoleh benih yang unggul dan bermutu. (Tri Lestari)

BELILAH BENIH UNGGUL BERMUTU PADA USAHA PERKEBUNAN

Posted by Flora Sawita

Benih sangat penting bagi usaha pertanian karena merupakan salah satu aspek dalam menentukan produksi dalam hal ini tingkat produktivitas dan mutu hasil. Penggunaan benih yang salah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja produksi, apalagi untuk jenis tanaman tahunan dampak penggunaan benih yang salah baru dapat dilihat sesudah beberapa tahun yaitu 3- 5 tahun sehingga biaya investasi dan biaya pemeliharaan tanaman sudah banyak dikeluarkan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Beberapa contoh kasus penggunaan benih yang salah adalah tanaman kelapa sawit yang banyak tidak berbuah sehingga produktivitasnya bisa sampai 45 % dari potensi bila menggunakan benih yang benar. Selain dari pada itu di Bengkulu terdapat pertanaman karet yang tidak keluar getahnya hal ini disinyalir karena pemakaian bibit yang tidak benar sesuai lokasi setempat.

Langkah pertama dalam usaha pertanian adalah benih yang pengadaannya harus mempertimbangkan banyak hal antara lain (1) kondisi agroklimat lokasi yang akan diusahakan; (2) jenis tanaman apa yang akan diusahakan kaitannya dengan permintaan pasar, (3) varietas atau klon yang ditanam; (4) dimana benih akan dibeli (5) kapan benih didatangkan; (6) berapa jumlahnya. Apabila hal tersebut sudah ditetapkan maka sangat diperlukan pertimbangan bagaimana mendapatkan benih unggul dengan mutu terjamin.

Benih Bagaimanakah yang Layak Dibeli ?
Tentu saja yang akan dipilih adalah benih yang secara genetis unggul sehingga diharapkan akan menghasilkan produksi dengan produktivitas yang tinggi dan mutu yang baik sesuai dengan permintaan pasar. Selain dari pada itu benih itu secara fisik mempunyai yang baik yang dapat dinyatakan antara lain dengan kadar air, daya kecambah, kesehatan benih, kesegaran, wujud dari benih itu sendiri yang prima sehingga lebih menjamin keberhasilan pada saat pertama benih ditanam. Benih unggul bermutu akan terwujud sejak kebun sebagai sumber benih itu terbangun sampai berproduksi, panen benih, benih diproses dan dikemas, dibibitkan sampai siap salur dan didistribusikan kepada konsumen.

Benih bersertifikat yang dinyatakan dengan label merupakan indikator dalam memilih benih unggul bermutu. Dalam melaksanakan sertifikasi menggunakan persyaratan standar teknis yang meliputi asal usul benih dimana benih diproduksi, kemurnian benih, kesehatan benih, daya kecambah. Dalam menjamin mutu benih Pemerintah telah membentuk kelembagaan pengawasan benih tanaman yang ada di propinsi berupa Balai Pengawasan Mutu Benih. Untuk masing-masing propinsi nama kelembagaan sering berbeda yang pada prinsipnya bertugas untuk melaksanakan sertifikasi dan pengawasan pengadaan dan peredaran benih tanaman perkebunan. Kelembagaan tersebut juga akan memeriksa kembali benih yang dicurigai kebenarannya.Demikian pula pada masing-masing propinsi terdapat petugas Pengawas Benih Tanaman yang beberapa orang juga sekaligus sebagai Petugas Penyidik sehingga apabila terjadi ketidakbenaran pada pembelian benih kasus tersebut dapat diusut.

Bagaimana Cara Mendapatkan Benih Bermutu?
Untuk mendapatkan benih bermutu, tentunya langkah awal adalah menghubungi pihak sumber benih atau penangkar yang telah memiliki TRUP. Sumber benih terdiri dari Pusat Penelitian, Swasta maupun Dinas Perkebunan. Setelah permohonan dipenuhi maka benih akan segera disiapkan dan proses pengambilan tentunya sesuai dengan perjanjian awal, apakah dijemput langsung oleh konsumen atau akan dikirimkan langsung oleh pihak sumber benih.

Namun memberikan jaminan kualitas benih, maka benih yang akan diserahkan kepada konsumen akan terlebih dahulu disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) atau IP2MB atau juga Balai Benih. Setelah itu dilakukan baru konsumen dapat memanfaatkan benih yang dipesan dengan sebuah jaminan mutu.

Namun bagaimana jika ternyata benih tidak tersedia atau setiap sumber benih yang dihubungi ternyata tidak mampu menyediakan benih? Maka benih dapat diperoleh dengan mengimpor. Dengan terlebih dahulu hubungi produsen benih di luar negeri setelah mendapatkan tanggapan, maka kemudian meminta izin impor melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Jika disetujui maka pengiriman benih dari luar negeri dapat dilakukan.

Jika ada pihak-pihak/perusahaan yang mencoba menawarkan benih, dengan iming-iming benih bermutu dan harga rendah, ada baiknya dilakukan cross check ke BP2MB, IP2MB, Disbun atau ke Ditjenbun untuk mengetahui status legalitas dari perusahaan tersebut. Dikhawatirkan benih yang ditawarkan bukan benih bermutu melainkan benih asalan dan oknum/perusahaan yang menjual benih tidak bermutu dapat diadukan ke pihak yang berwajib (polisi) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perkebunan) untuk nantinya dikenai sanksi pidana. Tentunya dengan mengikuti langkah-langkah di atas maka diharapkan setiap konsumen benih akan senantiasa memperoleh benih yang unggul dan bermutu. (Tri Lestari)

Tentang Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan

Posted by Flora Sawita

Halo teman-teman Pengawas Benih Tanaman Perkebunan;
Assalamu’alaikum warochmatullahi wabarokatuh dan
Selamat sejahtera untuk kita semua

Pada kesempatan ini, diinformasikan bahwa pada Pertemuan Koordinasi Pengawasan Mutu Benih tanggal 24 s/d 26 Juni 2006 di Hotel Utami Surabaya yang dihadiri oleh petugas dari Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Sek Dit Jen Perkebunan, Biro Kepegawaian Dep Pertanian, Inpektorat Jenderal Perkebunan, Tim Penilai Angka Kredit dari Dit Jen Tanaman Pangan, Kepala BP2MB Sumatera Utara, Kepala BP2MB Jawa Timur, Kepala UPTD, Kepala IP2MB dan Pengawas Benih Tanaman telah dibentuk Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan.

Latar belakang terbentuknya Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah karena kebutuhan PBT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dapat dipenuhi dari sesama PBT, yang antara lain meliputi :
a.Data /informasi/pengalaman antar sesama PBT;b.Koordinasi dan jaringan kerja antar PBT;c.Kerjasama dalam pengawasan benih;d.Wadah pengembangan profesi;e.Dukungan keberadaan PBT;f.Wadah dalam penyampaian aspirasi.

Anggota Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah Pengawas Benih Tanaman Perkebunan di seluruh Indonesia , Kepala BP2MB Sumatera Utara, Kepala BP2MB Jawa Timur, Kepala UPTD Pengawasan Mutu Benih dan Kepala IP2MB dan Pembina di Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi Dit Jen Perkebunan.

Teman, teman kegiatan Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan yang diusulkan meliputi :1.Tukar menukar pengalaman dan informasi;2.Komunikasi/meningkatkan arus informasi;3.Kegiatan pengawasan benih terpadu;4.Pertemuan;5.Penerbitan buletin Pengawas Benih Tanaman Perkebunan 2 bulan sekali.

Pada pertemuan tersebut terpilih Ketua Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah Ir. Tri Lestari ( Pengawas Benih Tanaman Perkebunan Madya) pada Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi.

Langkah pertama dalam kegiatan Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah menginventarisir anggota seperti terlampir.

Mohon kiranya dapat ditanggapi tulisan tersebut dan mohon kelengkapan data personil Pengawas Benih Tanaman Perkebunan. Tanggapan Saudara disampaikan kepada Kelompok fungsional Pengawas Benih Tanaman di Jakarta, dengan alamat : Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Perkebunan. Jl. Harsono RM No. 3 Lantai III Gd. C, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terima kasih, wass wb wr.

Tentang Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan

Posted by Flora Sawita

Halo teman-teman Pengawas Benih Tanaman Perkebunan;
Assalamu’alaikum warochmatullahi wabarokatuh dan
Selamat sejahtera untuk kita semua

Pada kesempatan ini, diinformasikan bahwa pada Pertemuan Koordinasi Pengawasan Mutu Benih tanggal 24 s/d 26 Juni 2006 di Hotel Utami Surabaya yang dihadiri oleh petugas dari Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Sek Dit Jen Perkebunan, Biro Kepegawaian Dep Pertanian, Inpektorat Jenderal Perkebunan, Tim Penilai Angka Kredit dari Dit Jen Tanaman Pangan, Kepala BP2MB Sumatera Utara, Kepala BP2MB Jawa Timur, Kepala UPTD, Kepala IP2MB dan Pengawas Benih Tanaman telah dibentuk Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan.

Latar belakang terbentuknya Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah karena kebutuhan PBT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dapat dipenuhi dari sesama PBT, yang antara lain meliputi :
a.Data /informasi/pengalaman antar sesama PBT;b.Koordinasi dan jaringan kerja antar PBT;c.Kerjasama dalam pengawasan benih;d.Wadah pengembangan profesi;e.Dukungan keberadaan PBT;f.Wadah dalam penyampaian aspirasi.

Anggota Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah Pengawas Benih Tanaman Perkebunan di seluruh Indonesia , Kepala BP2MB Sumatera Utara, Kepala BP2MB Jawa Timur, Kepala UPTD Pengawasan Mutu Benih dan Kepala IP2MB dan Pembina di Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi Dit Jen Perkebunan.

Teman, teman kegiatan Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan yang diusulkan meliputi :1.Tukar menukar pengalaman dan informasi;2.Komunikasi/meningkatkan arus informasi;3.Kegiatan pengawasan benih terpadu;4.Pertemuan;5.Penerbitan buletin Pengawas Benih Tanaman Perkebunan 2 bulan sekali.

Pada pertemuan tersebut terpilih Ketua Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah Ir. Tri Lestari ( Pengawas Benih Tanaman Perkebunan Madya) pada Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi.

Langkah pertama dalam kegiatan Forum Komunikasi Pengawas Benih Tanaman Perkebunan adalah menginventarisir anggota seperti terlampir.

Mohon kiranya dapat ditanggapi tulisan tersebut dan mohon kelengkapan data personil Pengawas Benih Tanaman Perkebunan. Tanggapan Saudara disampaikan kepada Kelompok fungsional Pengawas Benih Tanaman di Jakarta, dengan alamat : Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Perkebunan. Jl. Harsono RM No. 3 Lantai III Gd. C, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terima kasih, wass wb wr.

Revitalisasi & tanggapan SPKS Kaltim

Posted by Flora Sawita

INFORMASI REVITALISASI PERKEBUNAN

Program revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dengan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil. Tahap awal, tanaman perkebunan yang akan dikembangkan adalah kelapa sawit, karet dan kakao.
Tujuan program revitalisasi perkebunan adalah untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, khususnya meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing melalui pengembangan industri hilir berbasis perkebunan dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta pengembangan wilayah.
Dalam rangka mengimplementasikan program tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan yaitu :
1. Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang
Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 490/Kpts/OT. 160/8/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.
4. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 03/Kpts/RC.110/1/07 tentang Satuan Biaya Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2006/2007.

Perkembangan Pelaksanaanya
Program revitalisasi perkebunan telah disosialisasikan baik melalui berbagai pertemuan dengan instansi terkait maupun melalui media massa. Pertemuan terpadu Ditjen.Perkebunan, Dep. Keuangan, Bank Pelaksana dan Pemda telah dilaksanakan di Provinsi Sumsel, Sumatera Barat, Kalteng, Kalsel, Kaltim (Kab. Kutai Kertanegara), Jambi, Sulbar, Sulsel, Bengkulu, Lampung dan NAD (Kab. Aceh Singkil).

Sementara itu, Dirjen Perkebunan, Achmad Mangga Barani, pada berbagai kesempatan telah memberikan penjelasan pers kepada wartawan. Media cetak, terutama yang terbit di Jakarta juga sudah banyak memberitakan tentang revitalisasi perkebunan dan kesiapan Bank Pelaksana untuk penyediaan kredit. Saat ini, sudah ada 5 Bank Pelaksana yang menandatangani Memorandum Kesepakatan dengan Menteri Keuangan sebagai Bank Pelaksana penyediaan kredit revitalisasi perkebunan yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Nagari (Sumbar) dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.
Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Bank BRI akan menyediakan dana kredit sebesar Rp 12 triliyun, Bank Mandiri Rp 11 triliyun, Bank Bukopin Rp 1 triliyun, Bank Nagari (Sumbar) Rp 0,98 triliyun dan BPD Sumut Rp 0,5 triliyun. Dirjen Perkebunan, jum’at, 16/1/2007 kepada wartawan Tabloit Kontan menjelaskan bahwa pembiayaan untuk revitalisasi perkebunan tidak menjadi masalah, begitu juga untuk subsidi bunga. Pemerintah, tahun 2007 sudah mengalokasikan

anggaran melalui APBN. Dan tambahan penyediaan dana kredit, disamping lima Bank yang sudah menandatangani MoU dengan Menteri Keuangan, juga akan masuk, jelas Dirjen lebih lanjut.

Sementara itu, respon pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan untuk mengembangkan perkebunan rakyat melalui program ini cukup besar. Hal ini terlihat, sampai pertengahan Februari 2007 sudah masuk usulan luas 2,3 juta ha. Untuk kelapa sawit sudah masuk usulan dari 18 provinsi, karet 11 provinsi dan kakao 11 provinsi. Hal ini sudah melebihi target yaitu 2 juta ha sampai tahun 2010.

Dari usulan tersebut, saat ini sedang dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Dinas Perkebunan di Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi perusahaan calon mitra usaha petani peserta program revitalisasi. Selanjutnya, Gubernur, dalam hal ini Dinas yang membidangi perkebunan menetapkan sebagai colon mitra usaha dalam bentuk Keputusan dengan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Mentan No.33/Permentan/OT.140/7/2006, pasal 8, ayat (3) penetapan mitra usa dilakukan oleh Dirjen Perkebunan sstelah mendapat persetujuan dari Bank Pelaksana. Saat ini Bank BRI telah meneliti revitalisasi perkebunan seluas 27.000 ha dan Bank Mandiri seluas 3.775 ha (e&p/djbun)


Tanggapan SPKS Kaltim


Pemerintah daerah kabupaten paser Kalimantan Timur tengah mencanangkan program revitalisasi perkebunan. Karena program revitalisasi ini juga menyangkut ekspansi perkebunan sawit dan juga menyangkut program peremajaan, maka dalam kurun waktu tahun ini (2007) hingga 2010, pemerintah akan mengagendakan program tersebut. Saat ini juga, Pemerintah kabupaten paser melalui dinas perkebunan tengah melakukan koordinasi dengan KUD untuk melakukan sosialisasi program tersebut. Dari informasi petani kelapa sawit dalam beberapa hari terakhir ini melalui agenda sosialisasi SPKS Kaltim, petani begitu resah dan frustrasi dengan tawaran biaya operasional peremajaan itu. Sehingga, petani hingga saat ini belum memiliki jawapan resmi, selain bingung dengan pemerintah daerah yang ikut-ikuttan mengekori kebijakan populis tersebut.

Menurut SPKS Kaltim saat ini adalah, sosialisasi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah kabupaten paser melalui disbun, sepertinya memaksakan kepada petani supaya kebijakan itu “harus” diterima oleh petani kelapa sawit. Karena proses dialektika dalam metode sosialisasi yang dilakukan oleh disbun tidak melahirkan suatu refleksi dan rekomendasi untuk melahirkan suatu kekuatan politik local dalam melakukan perubahan kebijakan tersebut. Sebab, petani tidak pernah dilibatkan dalam semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kecuali melibatkan intervensi asing dan melihat kebutuhan pasar internasional. Saat ini, manfaat TBS yang di hasilkan dari kerja dan keringat petani telah menghidupkan bangsa-bangsa eropa dan memperkuat kapitalisme dan penindasan di berbagai dunia. Namun, petani sebagai penghasil nilai…tidak pernah merasakan kesejahteraan dari perkebunan sawit. Manajemen pengelolaan masih di monopoli oleh perusahaan dan kelihatannya Negara melakukan tindakan pembiaran atas hal tersebut. Jika rakyat ingin di sejahterakan, sebaiknya segala sumber-sumber produksi harus dikelola oleh rakyat. Program revitalisasi yang di canangkan tersebut, tidak memperubah posisi petani kelapa sawit yang dari dulu hingga sekarang terus menjadi obyek penghisapan tidak sebagai subyek.

Program revitalisasi dengan ekspansi juga telah meresahkan ribuan masyarakat local yang hingga saat ini, tengah mengalami kemiskinan aset-aset alam. Tanah di rampas yang didukung oleh kebijakan Negara dengan HGU (Hak Guna Usaha) tilah menambah penilaian bahwa Negara kita sudah gagal. Pemerintah kita, tidak pernah menyadari akan gerakan-gerakan etnonasionalisme di Indonesia saat ini yang membuat pemerintah hiruk-pikuk dan tunggang langgang memikirkannya. Basis material sebagai kondisi, tidak pernah di lihat oleh Negara dalam melihat instabilitas dalam NKRI. Jika ini tidak diperhatikan, maka gejolak di bumi pertiwi ini, tidak akan pernah berhenti. Sebab, masyarakat local, kian tergusur dari tanah nya. (Divisi kampanye SPKS Kaltim)

OPINI

Posted by Flora Sawita

Quo vadis kelapa sawit Indonesia?

Krisis sudah 10 tahun berlalu. Kita bersama-sama telah merasakan pedihnya. "Enough is enough!" ujar Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, dalam acara Banker's Dinnner 2007. Burhanuddin menegaskan, Indonesia akan memasuki a defining moment, sebuah tahun penentuan.Seruan orang nomor satu di BI itu cukup menginspirasikan langkah untuk mewujudkan 'mimpi' Yayasan Indonesia Forum yang memproyeksikan Indonesia menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita sebesar US$18.000 pada 2030 dan memproyeksikan 30 perusahaan Indonesia masuk daftar Fortune 500 companies. Maka, jika tahun penentuan ini rusak, mimpi itu akan tinggal di awang-awang.Padahal, "Itu cita-cita maha besar," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara pemaparan Visi Indonesia 2030 oleh Yayasan Indonesia Forum yang diketuai pengusaha Chairul Tanjung dengan para pembina yayasan beberapa menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, 22 Maret lalu.Indonesia bukanlah negara maju. Pertumbuhan angka pengangguran masih tergolong besar. Dalam daftar negara menurut PDB (nominal) per kapita, data International Monetary Fund (IMF) pada 2006, masih berada di peringkat 115 sebesar US$1.640.Kendati, beradasarkan laporan terbaru Bank Dunia bertajuk East Asia & Pacific Update yang diluncurkan 5 April lalu di Jakarta, pendapatan per kapita di negara-negara yang pernah dilanda krisis rata-rata telah melebihi tingkat prakrisis.Itu sebabnya, untuk menjaga ritme yang berkesinambungan, instrumen kebijakan ekonomi ditujukan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukan menjadi penghambat, terlebih menggagalkan. Apalagi hasilnya hanya menguntungkan negara lain.Itulah sebabnya, ketika menggelontorkan pajak ekspor (PE) sebagai instrumen untuk menekan harga minyak goreng (migor), banyak menuai kritik,"Perlu dipikirkan lebih jauh lagi." Lantaran, ada potensi yang justru membuat upaya menggapai target pembangunan menjadi tidak maksimal dan cenderung terancam gagal."Peningkatan PE CPO bakal membuat petani kelapa sawit merugi," kata Anton Apriyantono, Mentan. Dia mengimbau supaya rencana menaikkan PE CPO harus dilakukan dengan penuh perhitungan. "Kenaikan PE CPO terutama harus memerhatikan dampak terhadap petani kelapa sawit."Diakui, seperti halnya beras, CPO merupakan komoditas strategis dalam ekonomi Indonesia. Pertama, sebagai bahan baku untuk minyak makan utama, harganya memainkan peran penting dalam mendeterminasi angka inflasi ekonomi Indonesia."The availability of "essential commodities" at affordable prices is key to the Indonesian government's policy of maintaining economic and political stability," tulis Mohamad F. Hasan, Michael R. Reed and Mary A. Marchant dalam hasil analisis mereka bertajuk Effects of an Export Tax on Competitiveness: The Case of the Indonesian Palm Oil Industry.Mereduksi hargaTapi, dari studi empiris efek pajak ekspor Akiyama (1992); Bruce and Perez-Garcia (1992); Warr (1997); and Marks, Larson, and Pomeroy (1998), ditegaskan PE memberikan efek pada distribusi pendapatan (income) dari palm oil karena mereduksi harga produk palm oil, ceteris paribus, dan benefiting consumers.Belum lama ini ada acara Price Outlook di Malaysia. Dalam sambutannya di konferensi internasional Price Outlook itu, mantan menteri senior Malaysia yaitu Primary Industries Minister Dt. YB. Lim Keng Yaik menyatakan the irony is that we developing countrie have to tax our industry, yet we can compete in the global market. "Thanks to Indonesian friends for the U$2 bilion additional income for Malaysia," ujarnya.Mengapa? Malaysia mendapatkan keuntungan sebesar US$2miliar sewaktu Indonesia mengenakan pajak ekspor 60% ditahun-tahun sebelumnya. Dengan keuntungan sebesar itu, Malaysia merajalela di pasar minyak sawit dunia karena dibantu oleh Indonesia melalui kebijakan yang sembrono itu.Pada saat ini, Pemerintah Indonesia kembali getol menaikkan penerimaan dari PE, dan rasanya tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Pesaing kita, Malaysia, pantang mengenakan pajak ekspor (kalau tidak dapat dikatakan mengharamkan pajak ekspor). Di sana diberlakukan cess yang besarnya (kira-kira) 15 ringgit Malaysia (RM/ton atau sekitar US$3,95/ton.Alokasi hasil pungutan cess ini RM 7,2/ton untuk R&D melalui Porim (Palm Oil Research Institute of Malaysia), RM 2/ton untuk promosi melalui MPOC, RM 1,75/ton untuk Porla (Palm Oil Registration and Licensing Authority ) dan RM 4/MT untuk Safety Net Fund (dana cadangan stabilisasi harga sawit). Artinya, seluruh hasil pungutan kembali ke industri unggulan Malaysia tersebut.Ketika Oktober 2005 isu mengenai PE CPO mencuat kembali, Reuters pada 6 Oktober (tentang Palm Oil Futures) menulis, Malaysian palm oil surged one percent on talk that Indonesia planned to restrict exports to ensure enough supply of oil at home for the Muslim fasting month of Ramadhan.Malaysia, produsen dan eksportir palm oil terbesar dan akan memperoleh benefit dari adanya cut shipment dari Indonesia, mereka the biggest rival, meminjam istilah Bambang Aria, Direktur Komersial, PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk.Mereka masih ingat betapa besar manfaat yang bisa dipetik oleh Malaysia jika Indonesia betul-betul menaikkan pajak ekspornya. CPO Malaysia akan segera mempenetrasi pasar India, tujuan utama ekspor CPO Indonesia. Artinya, kembali pemerintah dan pengusaha Malaysia akan berterima kasih kepada Indonesia yang masih berdarah-darah dan tetap berjibaku membantu Malaysia.Dengan produksi CPO nasional yang mencapai 16,5 juta ton, maka pengenaan PE yang berlebihan tidak ada manfaatnya, bahkan bisa merusak ekspor dan berpotensi meningkatkan penyelundupan.Masih banyak masalah yang dihadapi pengusaha perkebunan seperti masalah keamanan, premanisme, pencurian, pengoplosan dan 'kencing' dijalan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini harus diselesaikan. Belum lagi kenaikan biaya produksi akibat dari meningkatnya semua biaya termasuk upah. (martin.sihombing@ bisnis.co.id)Oleh Martin SihombingWartawan Bisnis Indonesia

Profile SPKS Kaltim

Posted by Flora Sawita

SPKS Kaltim dideklarasikan pada tanggal 9 Januari 2007 di desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Kegiatan ini diikuti oleh petani dari 4 Kecamatan (Long Kali, Long Ikis, Kuaro dan Pasir Belengkong). SPKS Kaltim menjadikan Kabupaten Paser menjadi sentral dari aktivitas wadah perjuangan ini. Kabupaten Paser di pilih sebagai pusat Organisasi Petani Kelapa Sawit, sebab Kabupaten Paser menjadi sebuah wilayah pertama di Provinsi Kaltim dalam pengembangan Perkebunan Kelapa sawit dan menjadi basis terbesar kekuatan Petani seluruh Kalimantan Timur.

Kemunculan SPKS Kaltim tidak terlepas dari suatu kondisi real petani kelapa sawit atas suatu kondisi ekonomi petani, sosial dan kondisi ekonomi nasional yang memprihatinkan. Petani kelapa sawit dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan signifikan dalam konteks ekonomi sementara akses akan sumber daya sudah tidak tersedia. Keresahan petani di tengah kondisi-kondisi tersebut tidak memicu bagi perubahan di sektor swasta atau corporasi dan pemerintah untuk memperhatikan kesengsaraan petani. Petani kelapa sawit secara ekonomis terus di hisap oleh sebuah sistem ekonomi yang menindas. Keuntungan ekonomi petani dari perkebunan terus di rampas, hak-hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak semakin jauh dari petani, anak-anak kian terlantar dari gizi dan sekolah, sistem atau manajemen perusahaan di kondisikan untuk menciptakan ketergantungan petani. Dalam konteks kondisi-kondisi itu, petani tidak memiliki wadah atau saluran partisipasi untuk mengejar kesejahteraan. Sementara Lembaga Perwakilan Rakyat dan juga partai-partai politik sebagai wadah formal untuk saluran aspirasi rakyat selalu menutup diri (eksklusif), selalu pragmatis, tidak responsif, dan selalu berada di belakang layar para pemilik modal.

SPKS Kaltim lahir atas dasar kondisi-kondisi tersebut dengan kesadaran petani sendiri untuk membentuk sebuah wadah perjuangan petani, sebagai saluran partisipasi petani yang tertindas.

Tujuan pendeklarasian adalah menjadikan SPKS KALTIM sebagai wadah silaturahmi, komunikasi, informasi dan perjuangan petani kelapa sawit di Kabupaten Paser dan Kalimantan Timur secara umum. SPKS Kaltim merupakan sebuah organisasi rakyat yang independen, memiliki misi perjuangan jelas untuk penghormatan hak-hak petani dan merupakan sebuah organisasi yang legal.


VISI SPKS KALTIM

Serikat Petani Kelapa Sawit menjadi organisasi rakyat yang kuat, mandiri dan dapat dipercaya serta mampu meningkatkan kehidupan anggota dan masyarakat sekitar pada umumnya.
Catatan penting VISI: Kata Kehidupan mencakup: hak-hak sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik.


MISI SPKS KALTIM :

1. Wadah petani kelapa sawit dalam pelayanan informasi, komunikasi, konsultasi hukum, teknologi dan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.
2. Mengembangkan sistem perekonomian petani kelapa sawit dalam bentuk badan-badan usaha produktif.
3. Membangun sistem data dan informasi, komunikasi di tingkat SPKS KALTIM dan pihak luar.
4. Mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang lebih (baik) dan berpihak kepada petani.
5. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga ditingkat lokal, nasional dan international dalam memperjuangkan hak-hak petani agar menjadi lebih baik.
6. Mengembangkan sumberdaya petani dan kelembagaan SPKS KALTIM, agar dapat memperluas wilayah partisipasi.


GARIS PERJUANGAN SPKS KALTIM :

1. Berpihak Pada Petani yang Tertindas.
2. Melawan Ketidakadilan.
3. Membangun Kesadaran Petani.
4. Mengembangkan gagasan yang cerdas dan kreatif untuk kesejahteraan petani.


PRINSIP dan NILAI DASAR SPKS KALTIM

- Keadilan sosial, Persatuan, Demokratis,
- Solidaritas, Keterbukaan, Kemanusiaan,
- Kebersamaan, Perjuangan,
- Anti Kekerasan dan Anti Diskriminasi,
- Kesejahteraan dan Kelestarian Lingkungan
- Cinta damai tapi lebih cinta kemederdekaan
STRUKTUR ORGANISASI
SPKS KALTIM
2007-2010

I. Musyawarah Besar (Mubes) Anggota
Merupakan Forum tertinggi organisasi

II. Dewan Petani SPKS (DPS)
Ketua : Asmar
Wakil Ketua I : Asmuni AG
Wakil Ketua II : Nurdin
Anggota :
a. Hengki
b. Julin
c. Musliadi
d. Armanto
e. Akmansyah
f. Arpani
g. Rahmadi
h. Sumarto
i. Rapian

III. Badan Pelaksana Harian (BPH)
Sekjend : Syahrul M
Divisi-Divisi :
1. Divisi Organisasi dan Keanggotaan
a. Iwan Himawan, SP
b. Sabri
c. Adul
2. Divisi Advokasi dan Kebijakan
a. Syamsul. H
b. Dayat, SP
3. Divisi Pendidikan dan Latihan
a. Syaifullah
b. Syafriansyah
4. Divisi Keuangan
a. Yurni Sadariyah
b. Yanti Sadariyah
5. Divisi Dana dan Logistik
a. Achmadi
b. Mahdan
6. Divisi Administrasi
a. Rabiyatul Adawiyah
b. Rusnah
c. Yohana Tiko
IV. Badan Pelaksana Kabupaten (BPK I)
V. Badan Pelaksana Kecamatan (BPK II)
VI. Badan Pelaksana Kampung/ Desa (BPK III)

Label

2011 News Africa AGRIBISNIS Agriculture Business Agriculture Land APINDO Argentina Australia Bangladesh benih bermutu benih kakao benih kelapa benih palsu benih sawit benih sawit unggul Berita Berita Detikcom Berita Info Jambi Berita Kompas Berita Padang Ekspres Berita Riau Pos Berita riau terkini Berita Riau Today Berita Tempo bibit sawit unggul Biodiesel biofuel biogas budidaya sawit Bursa Malaysia Cattle and Livestock China Cocoa Company Profile Corn corporation Cotton CPO Tender Summary Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel Oil (PKO) Dairy Dairy Products Edible Oil Euorope European Union (EU) FDA and USDA Fertilizer Flood Food Inflation Food Security Fruit Futures Futures Cocoa and Coffee Futures Edible Oil Futures Soybeans Futures Wheat Grain HUKUM India Indonesia Info Sawit Investasi Invitation Jarak pagar Kakao Kapas Karet Kebun Sawit BUMN Kebun Sawit Swasta Kelapa sawit Kopi Law Lowongan Kerja Malaysia Meat MPOB News Nilam Oil Palm Oil Palm - Elaeis guineensis Pakistan palm oil Palm Oil News Panduan Pabrik Kelapa Sawit pembelian benih sawit Penawaran menarik PENGUPAHAN perburuhan PERDA pertanian Pesticide and Herbicide Poultry REGULASI Rice RSPO SAWIT Serba-serbi South America soybean Tebu Technical Comment (CBOT Soyoil) Technical Comment (DJI) Technical Comment (FCPO) Technical Comment (FKLI) Technical Comment (KLSE) Technical Comment (NYMEX Crude) Technical Comment (SSE) Technical Comment (USD/MYR) Teknik Kimia Thailand Trader's Event Trader's highlight Ukraine umum USA Usaha benih varietas unggul Vietnam Wheat